Ekspor Ilegal Timah Disebut Marak, Ini Kata Pemerintah

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

13 January 2021 11:57

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Faisal Basri menilai tata niaga timah masih perlu dibenahi, terutama karena masih banyak terjadi penambangan dan ekspor timah secara ilegal.

Menanggapi hal ini, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengatakan tata niaga timah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM 25/2018 juncto Permen ESDM 5/2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 53/2018 juncto Permendag 33/2015.

Di dalam aturan tersebut, menurutnya telah disebutkan bahwa ekspor timah hanya bisa dilakukan setelah proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan kadar minimum Sn 99,9%.

"Peraturan tersebut mengatur bahwa timah yang dapat dijual ke luar negeri harus dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sampai mencapai batasan minimum kadar Sn> 99,9%," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/01/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, ekspor timah diatur dalam bentuk timah murni batangan. Bahkan, ukuran dan bentuknya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Menurutnya, ekspor akan dilarang jika tidak memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

"Dalam bentuk timah murni batangan dengan ukuran dan bentuk tertentu sebagaimana diatur dalam Permendag, sehingga secara legal tidak memungkinkan adanya kegiatan ekspor pasir timah," jelasnya.

Yunus kembali menegaskan tata niaga timah yang berjalan sejauh ini sudah benar dan sesuai dengan regulasi, yakni tidak dibolehkan ekspor timah dalam bentuk pasir tanpa dimurnikan terlebih dahulu menjadi timah batangan.

"Harus dimurnikan dulu menjadi timah batangan. Apabila ada yang ilegal seperti itu harusnya ditertibkan dan ditangkap oleh aparat keamanan," tegasnya.

Baca:

Faisal Basri Sindir Luhut: Jangan Urus Nikel Saja, Timah Juga

Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti isu penyelundupan timah yang menurutnya telah diketahui pihak bea cukai. Ekspor timah RI saat ini menurutnya banyak ditujukan ke Singapura dan Malaysia.

"Yang unik ini, yang menangkap pada umumnya bea cukai, jarang polisi. Secara umum, produksi timah kita berfluktuasi dari 2010 tertinggi 97,8 ribu, sedikit turun pada 2019 dibandingkan 2018, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi cenderung di atas target Kementerian ESDM," ungkapnya dalam diskusi tata niaga timah nasional secara daring, Senin (11/01/2021).

Produksi yang kerap di atas target menurutnya juga tak terlepas dari faktor harga timah dunia. Saat harga di pasar internasional turun, maka produksi akan turun. Target produksi timah pun kini masih lebih banyak dibebankan pada PT Timah. Menurutnya, ini bukan produksi timah yang sebenarnya, karena produksi rakyat cenderung tidak tercatat, apalagi yang ilegal.

"Indonesia ini eksportir terbesar dari segi nilai produk juga. Nomor satu Indonesia, lalu Malaysia, Peru, dan Singapura. Singapura kan nggak punya timah, pasti dia transhipment dari Indonesia," ungkapnya.

Dia menyebut PT Timah sudah mulai mengalami perbaikan, namun belum bisa menusuk sampai ke pasar akhir, harus lewat perantara Singapura. Faisal menyebut ekspor timah ke Malaysia mengalami penurunan, namun ekspor Malaysia masih lebih besar daripada produksinya.

Baca:

Ekspor Batu Bara 2021 Ditargetkan Melonjak ke 412,5 Juta Ton

"Impor Malaysia dari Indonesia mengalami penurunan, saya curiga, saya takut, saya menduga bahwa ekspor resmi ke Malaysia turun tapi tidak resminya naik gitu. Karena kebutuhan Malaysia untuk produksi produk-produk timah ini juga stabil," paparnya.

Dia menyayangkan komoditas timah ini tidak terjamah oleh regulasi dan aturan, sehingga kita mengalami kehilangan kesempatan untuk mengolah timah. Tidak hanya dikeruk, tapi langsung jual.

Faisal menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat getol dalam melarang ekspor nikel demi meningkatkan nilai tambah. Namun hal tersebut tidak berlaku pada timah.

"Pak Luhut getol sekali melarang nickel ore diekspor, untuk tingkatkan nilai tambah. Tapi di timah tidak ada yang bicara. Pak Luhut nggak bicara, Menteri ESDM tidak bicara," tegasnya.