Wajib PCR & Tes Antigen

Gelombang Cancel Booking Makin Masif: Bali, Jogja, Makassar!

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
23 December 2020 16:33
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menambah kapasitas jalan pada kawasan perkotaan metropolitan. Salah satu ruas yang siap diresmikan dan dioperasikan adalah Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 atau dikenal dengan Jalan Tol Layang Andi Pangeran (AP) Pettarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan sepanjang 4,3 km yang akan menghubungkan  Kota Makassar dengan Pelabuhan Petikemas Soekarno Hatta Makassar dan Bandara Sultan Hassanudin.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan tol layang tersebut.
Foto: Jalan Tol Layang AP Pettarani (Dok.Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembatalan reservasi hotel bukan hanya terjadi di kota pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta. Di bagian timur Indonesia, tepatnya di Makassar juga sudah banyak terjadi pembatalan booking hotel. Hal ini sangat mengkhawatirkan pelaku usaha yang baru ingin bangkit.

Hal ini berawal dari ketentuan wajib PCR ke Bali saat naik pesawat, dan ketentuan wajib tes antigen untuk bepergian dengan kendaraan umum mulai dari kereta sampai pesawat terbang. Ide ini muncul saat Menko Luhut Binsar Pandjaitan memberlakukan di Bali, hingga dilanjutkan dengan kebijakan Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Klik di sini.

"Sekarang turun ke 50%, lumayan turunnya. Kemarin rata-rata okupansi di angka 73%, kemungkinan akan turun lagi. Yang kita bingung sekarang gimana memperlakukan tamu yang sudah booking," kata Ketua umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/12).

Kekhawatiran Arya tidak lepas dari pengetatan yang dilakukan di masing-masing daerah. Di wilayahnya, ia baru saja mendapat pemberitahuan bahwa ada larangan dari pimpinan daerah untuk melakukan kegiatan, sehingga wisatawan hanya bisa sebatas staycation atau tinggal di hotel.

"Aturan kesehatan memang tujuannya bagus, tapi mungkin untuk berdiskusi di awal dengan pelaku agar tidak kaget. Contoh saya di Makassar ada kebijakan dimana seluruh hotel diminta dari Pak Gubernur dan jajaran Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan kepala daerah) minta nggak ada kegiatan tanggal 25 dan perayaan tahun baru. Kita kaget lagi karena kita sudah jualan untuk tahun baru," katanya.

Ia berharap agar pemerintah bisa mengajak pelaku usaha berdiskusi sejak awal sebelum mengambil apapun keputusannya. Jika tidak ada pemberitahuan seperti sekarang, maka yang dirugikan bukan hanya pengusaha, namun juga masyarakat umum.

"Cuma harapan kami sinkronisasi lebih awal jadi program enak jangan sampai overpromise dari delivery. Itu yang kita nggak enak. Karena kita di bidang jasa, modalnya kepercayaan. Jangan sampai terlalu berlebihan ke tamu kesannya. Padahal yang kita jual sebenarnya ikuti protokol yang ada," sebutnya.

Sebelumnya, pembatalan juga banyak terjadi di Bali dan Yogyakarta. Okupansi hotel terancam merosot karena masyarakat kesulitan untuk membayar lebih banyak biaya untuk Swab PCR maupun rapid test antigen.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Tak Jadi Buka Turis Asing, Pengusaha Hotel Bali Kecewa

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular