Sengit! TwitWar Mahfud MD Vs Kang Emil Soal Kerumunan Rizieq

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terlibat 'duel' dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial Twitter, kemarin.

Mahfud dan Kang Emil, sapaan akrab, Ridwan Kamil, memiliki pandangan berbeda perihal kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

'Duel' sendiri berawal dari pernyataan Kang Emil pada keterangan pers setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam, Kang Emil menilai Mahfud juga harus diperiksa terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang melibatkan Habib Rizieq.

Lalu, apakah Kang Emil sudah menyampaikannya secara langsung?

"Belum, jadi lewat statement ini saja. Bahwa hidup ini harus adillah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap proses ini. Saya kira itu," katanya seperti dikutip dari Youtube Humas Jabar.

Baca: Kang Emil: Mahfud Harus Diperiksa Efek Kerumunan Rizieq

Kemudian, apakah Kang Emil keberatan diperiksa oleh kepolisian? Seperti diketahui, Kang Emil juga telah diklarifikasi dalam kasus yang sama di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI beberapa waktu lalu.

"Bukan keberatan. Saya mempertanyakan kenapa hanya kami yang dimintai keterangan. Itu aja. Kalau urusannya kerumunan akibat Habib Rizieq kan. Kan ada tiga peristiwa, peristiwa di bandara, peristiwa di Jakarta, peristiwa Bogor," ujarnya.

"Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal yang seperti saya alami. Jadi tidak keberatan, karena kalau keberatan mah saya bikin statement. Saya datang, saya menjawab," lanjutnya.

Kang Emil pun menilai jangan hanya kepala daerah yang diminta mengklarifikasi dampak-dampak yang timbul.

"Penanggung jawab di pusat khususnya Pak Mahfud sebagai menkopolhukam itu, kan statement-nya ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir," katanya.

"Tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab. Kira-kira begitu, maka saya ingin memberi contoh saya pun hadir memberikan jawaban pertanyaan. Selanjutnya ya saya serahkan kepada kepolisian sesuai aturan yang berlaku," lanjut eks wali kota Bandung itu.

Pages

Next