Kang Emil: Mahfud Harus Diperiksa Efek Kerumunan Rizieq

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Seperti dilaporkan detik.com, Kang Emil, sapaan akrabnya datang ke Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020) sekitar pukul 09.11 WIB.

Mengenakan rompi satgas, dia langsung masuk ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.

"Alhamdulillah sehat," ujar Kang Emil sambil berjalan.

Tak ada ucapan yang dilontarkan orang nomor satu di Jabar itu. Ia langsung masuk ke ruangan pemeriksaan.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam, Kang Emil memberikan pernyataan kepada awak media. Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga harus diperiksa terkait kerumunan-kerumunan yang dipicu oleh acara yang dihadiri Habib Rizieq Shihab.

Lalu, apakah Kang Emil sudah menyampaikannya secara langsung?

Baca: Langgar Prokes, Polda Metro Tetapkan Rizieq Jadi Tersangka

"Belum, jadi lewat statement ini saja. Bahwa hidup ini harus adillah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap proses ini. Saya kira itu," katanya.

Kemudian, apakah Kang Emil keberatan diperiksa oleh kepolisian? Seperti diketahui, Kang Emil juga telah diklarifikasi dalam kasus yang sama di Bareskrim Polri.

"Bukan keberatan. Saya mempertanyakan kenapa hanya kami yang dimintai keterangan. Itu aja. Kalau urusannya kerumunan akibat Habib Rizieq kan. Kan ada tiga peristiwa, peristiwa di bandara, peristiwa di Jakarta, peristiwa Bogor," ujarnya.

"Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa merugikan material secara luar biasa malah tidak dilakukan hal yang seperti saya alami. Jadi tidak keberatan, karena kalau keberatan mah saya bikin statement. Saya datang, saya menjawab," lanjutnya.

Kang Emil pun menilai jangan hanya kepala daerah yang diminta mengklarifikasi dampak-dampak yang timbul.

"Penanggung jawab di pusat khususnya Pak Mahfud sebagai menkopolhukam itu, kan statement-nya ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir," katanya.

"Tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab. Kira-kira begitu, maka saya ingin memberi contoh saya pun hadir memberikan jawaban pertanyaan. Selanjutnya ya saya serahkan kepada kepolisian sesuai aturan yang berlaku," lanjut eks wali kota Bandung itu.

(miq/dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sengit! TwitWar Mahfud MD Vs Kang Emil Soal Kerumunan Rizieq