Xi Jinping 'Balas Dendam' ke Trump, China Beri Sanksi AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan China dan Amerika Serikat (AS) kian memburuk. Setelah dibombardir sanksi oleh AS, kini China melawan.

Melalui Kementerian Luar Negeri, China mengatakan akan memberikan sanksi kepada lebih banyak pejabat AS serta memberlakukan pembatasan perjalanan pada diplomat Amerika. Ini dilakukan China sebagai pembalasan atas tindakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump atas Hong Kong.

Baca: Gokil! Prabowo Mau Beli 100 Jet Tempur Baru, Apa Aja Tuh?

Dalam pengarahan rutin di Hong Kong pada Kamis (10/12/2020), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan China juga akan mencabut izin masuk bebas visa ke Hong Kong dan Macau bagi pemegang paspor diplomatik AS.

Meski tidak memberikan nama secara spesifik dari mereka yang dijatuhi sanksi, sebagaimana ditulis Bloomberg, Hua mengatakan mereka termasuk orang-orang di cabang eksekutif, legislatif dan keluarga dekat mereka, serta organisasi non-pemerintah.

Baca: China Disebut Gelisah ke RI, Menhan AS Kunjungi Prabowo?

Sebelumnya pada Senin (7/12/2020), Pemerintah AS mengumumkan sanksi terhadap 14 anggota Kongres Rakyat Nasional China, badan legislatif stempel karet Negeri Tirai Bambu. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam sudah lama dijatuhi sanksi oleh AS dengan membatasi aksesnya ke layanan perbankan.

Hong Kong terus diguncang oleh pergolakan politik dalam beberapa pekan terakhir. Bulan lalu, China mengeluarkan resolusi yang memungkinkan diskualifikasi anggota parlemen Hong Kong yang dianggap tidak cukup setia, mendorong legislator oposisi untuk mengundurkan diri secara massal.

Aktivis terkemuka Joshua Wong dan Agnes Chow juga dijatuhi hukuman penjara karena memimpin protes 2019 di luar markas polisi. Taipan media di Hong Kong yang kontra Beijing juga dikenai pasal.

Sebenarnya, kemampuan Beijing untuk membalas AS dibatasi oleh dominasi dolar AS dalam keuangan internasional. Greenback menyumbang jauh lebih besar di transaksi perbankan global. Hal itu mempersulit bank multinasional, termasuk pemberi pinjaman yang dikelola pemerintah China, untuk menghindari kepatuhan terhadap sanksi AS.

 Halaman 2>>>

Pages

Next