Reshuffle Menteri KKP Edhy Prabowo Kapan Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan menutup kemungkinan untuk merombak (reshuffle) kabinet Indonesia Maju. Perombakan bisa dilakukan kapan saja.

Hal tersebut dikemukakan kepala negara dalam program Rosi di Kompas TV yang ditayangkan pada Senin (16/11/2020) malam, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2020).

"Bisa saja [reshuffle], Bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI ini lantas angkat bicara mengenai persepsi yang mengatakan kepala pemerintahan tidak memiliki kekuasaan dalam mengganti posisi menteri yang berasal dari partai politik, terutama partai pendukung.

Pilihan Redaksi Vaksinasi Paling Cepat Akhir Tahun, Kata Jokowi It's Not Easy Cerita Ekonomi RI Terbaik Kedua After China, Top Pak Jokowi! Menteri Edhy Ditangkap, Mahfud MD: Pemerintah Dukung KPK!

Sebagian orang menganggap, proses penggantian menteri yang berasal dari elite politik harus dikonsultasikan dengan ketua umum partai terkait. Namun, Jokowi menegaskan hal itu tidak berlaku baginya.

"Ndak. Saya kira kalau memang tidak baik, saya akan bilang saya ganti. Saya masih, saya biasa bicara seperti itu," katanya.

Sikap tegas Jokowi, bahkan juga berlaku bagi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Beliau sudah tahu semuanya. Semuanya [termasuk Megawati]," tegasnya.

Jokowi menegaskan tidak memiliki beban apapun jika memang harus mengganti jajaran kabinetnya. Kepala negara mengaku telah memiliki dasar sendiri dalam memperhitungkan kinerja para menterinya.

"Untuk kebaikan negara, saya kira semua akan saya lakukan," tegasnya.

Jokowi mengakui masih ada jajaran kabinet Indonesia Maju yang belum memenuhi ekspektasinya. Meski demikian, kabinet saat ini tetap dianggap lebih baik dibandingkan susunan kabinet sebelumnya.

"Ada yang sudah [berani], ada yang belum. Berani itu tidak harus sangat, tapi yang penting berani itu berani eksekusi. Kebijakan yang memang sulit. Kebijakan itu yang kita butuhkan, ada ketegasan dan keberanian," katanya.

Jokowi lantas mencontohkan sejumlah menteri yang sudah berani mengeksekusi kebijakan strategis, seperti lahirnya Omnibus Law atau rencana penghapusan sejumlah lembaga yang dianggap terlalu besar.

"Kita akan potong lagi, karena menyangkut ketidakefisienan anggaran dan tidak mungkin kita memiliki birokrasi yang terlalu gemuk. Sehingga saya sampaikan eselon kita akan kita kurangi," katanya.

Pages

Next