Rentetan Kabar Baik Vaksin Covid-19, dari Terawan & Bos BPOM

Yuni Astuti, CNBC Indonesia

18 November 2020 09:31

Foto: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Tangkapan Layar Youtube KEMENDIKBUD RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengungkapkan soal harga per dosis vaksin Covid-19 sebesar Rp 211.282, untuk vaksin Sinovac yang sudah dipesan pemerintah.

"Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan Kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujarnya saat Rapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Terawan juga menegaskan sudah membayar uang muka sebesar Rp 507 miliar dari total keseluruhan harga vaksin sebesar Rp 633,84 miliar. Jumlah tersebut akan dilunasi jika barang sudah datang.

"Kalau ditanya vaksin sudah ada? yaa vaksin belum ada, tapi kami sudah membayar uang muka, pakai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)," katanya lagi.

Baca:

Eropa Makin Ngeri karena Corona, Swedia Akhirnya PSBB

Pembelian vaksin tersebut menurutnya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 99 turunan dari PMK 28/2020. Untuk tahun depan, pembelian vaksin juga masih akan melalui BA BUN.

"Akan komunikasi terus, kalau barang itu ada, kami juga malu barang belum ada tapi kami sudah bayar uang muka. Sudah diterima Bio Farma sesuai Perpres 99. Kami ikuti kaidah-kaidah apa yang jadi aturannya," tegasnya.

Dia pun menjawab banyak pertanyaan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksin apakah bisa dilakukan bulan Desember.

"Makin baik, makin cepat, tapi harus aman. Kalau (tanya) time schedule wong barang belum ada. Nggak boleh kira-kira. Menyangkut produksi, hasil dari BPOM, kalau barang ada baru persoalannya lain," pungkasnya.

Sementara itu, masih terkait vaksin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bahwa uji klinis vaksin Sinovac di Bandung tak ada laporan efek samping yang serius.

"Per 6 November sudah selesai 1.620 subjek, dosis pertama dan vaksin kedua 1.603 subjek, dan masuk 1.520 untuk masuk periode monitoring. Sekarang masih berlangsung dalam rangka pengawalan terkait aspek pengawalan dan keamanan," ujar Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito.

Terkait pengawalan mutu, BPOM mengaku terbang langsung ke negeri Tirai Bambu untuk melihat fasilitas produksi Sinovac, dan memperoleh data yang baik terkait dengan vaksin tersebut, sehingga dipastikan terkait mutu tak ada masalah dan tinggal menunggu keamanan dan khasiatnya.

"Sekarang menunggu keamanan dan khasiat dari hasil analisa dan monitoring atau observasi 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua," tegasnya.

Adapun hasil dari observasi ini, nantinya yang akan digunakan oleh BPOM untuk bisa mengeluarkan Emergency Used Authorization (EUA). EUA adalah bentuk persetujuan berbasis data, diberikan berdasarkan kondisi emergency. BPOM sudah mengeluarkan payung hukumnya, untuk EUA.

"Ini adalah obat selama kondisi kedaruratan untuk obat yang belum ada izin edar. Tetapi dengan indikasi penggunaan yang berbeda," tegasnya.

Dia juga menjelaskan terkait dengan kehalalan vaksin yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Vaksin tersebut tidak menggunakan porcine genetik babi, vaksin Sinovac yang saat ini diuji di Bandung menggunakan rekombinan tripsin.

"Kehalalan vaksin, bahwa berdasarkan evaluasi mutu, bahan yang dipakai, menyangkut vaksin, bahan yang dipakai, bahan aktif, tidak mengandung porcine genetik babi," tegasnya.