Kerap Diistimewakan, Orang Terkaya RI Banyak Taipan Batu Bara

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
27 October 2020 16:42
Aktivitas bongkar muat batubara di Terminal  Tanjung Priok TO 1, Jakarta Utara, Senin (19/10/2020). Dalam satu kali bongkar muat ada 7300 ton  yang di angkut dari kapal tongkang yang berasal dari Sungai Puting, Banjarmasin, Kalimantan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)  

Aktivitas dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan meskipun pemerintan telah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi secara ketat di DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan wabah virus Covid-19. 

Pantauan CNBC Indonesia ada sekitar 55 truk yang hilir mudik mengangkut batubara ini dari kapal tongkang. 

Batubara yang diangkut truk akan dikirim ke berbagai daerah terutama ke Gunung Putri, Bogor. 

Ada 20 pekerja yang melakukan bongkar muat dan pengerjaannya selama 35 jam untuk memindahkan batubara ke truk. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan batu bara belakangan ini menjadi sorotan publik, selain terkait diberi keistimewaan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja berupa royalti 0% bagi yang melakukan hilirisasi batu bara hingga sindiran Presiden Joko Widodo bahwa sudah saatnya batu bara tak lagi diekspor mentah-mentah, melainkan harus dilakukan peningkatan nilai tambah terlebih dahulu.

Di balik hiruk pikuk isu batu bara, ternyata pengusaha dari sektor batu bara ini disebut sebagai bagian dari deretan orang terkaya di negeri ini selama 10-20 tahun terakhir ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sammy Hamzah. Menurutnya, hal tersebut tak ayal membuat iri sejumlah pihak.


"Mungkin masyarakat melihat - mohon maaf kalau saya mengatakan - ada rasa iri terhadap pemain-pemain batu bara karena pemain batu bara ini kala kita lihat kan pengusaha-pengusaha yang terkaya 10-20 tahun terakhir datangnya dari batu bara. Dan itu fakta," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, peran pengusaha batu bara ini juga penting dalam mendorong transisi energi. Menurutnya, perlu ada perubahan pola pikir (mindset) dari pemain energi fosil terkait transisi energi ini.

Pasalnya, dalam tiga sampai empat tahun ke belakang menurutnya di antara pengusaha batu bara atau pemain energi fosil ini belum sepakat untuk beralih ke energi baru terbarukan. Padahal, imbuhnya, transisi ke energi baru terbarukan ini akan menjadi nyata dalam 10-20 tahun ke depan.

"Mungkin perlu kita pikirkan kembali, menata ulang transisi energi yang kemungkinan empat tahun lalu itu kita anggap bahwa tranformasi energi dari fosil ke renewable ini mungkin 30-40 tahun lagi. Kini saatnya benar-benar dipikirkan mungkin ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025, namun sampai akhir 2019 baru tercapai sekitar 9,15%. Artinya, banyak tantangan yang akan dihadapi pemerintah untuk bisa mengejar target bauran energi 23% tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) F.X. Sutijastoto mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya agar target bauran EBT 23% pada 2025 seperti tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dapat tercapai, salah satunya yaitu berupaya menurunkan biaya energi baru terbarukan sehingga tarif EBT nantinya bisa masuk secara skala keekonomian yang wajar.

Untuk mengejar itu, kebijakan harga yang biasanya ditetapkan Menteri ESDM melalui Peraturan Menteri (Permen), ke depannya akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Di dalam Perpres (tarif EBT) kita upayakan harga keekonomian yang wajar, namun terjangkau dengan insentif. Kalau untuk panas bumi, kami berikan insentif dengan cara pemerintah ikut melakukan pemboran atau eksplorasi," ungkapya dalam wawancara khusus dengan CNBC TV Indonesia, Senin (14/09/2020).


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading