Jokowi Minta Tak Ekspor Batu Bara Mentah, Ini Kata Pengusaha

Market - Cantika Dinda Putri, CNBC Indonesia
27 October 2020 15:30
Aktivitas bongkar muat batubara di Terminal  Tanjung Priok TO 1, Jakarta Utara, Senin (19/10/2020). Dalam satu kali bongkar muat ada 7300 ton  yang di angkut dari kapal tongkang yang berasal dari Sungai Puting, Banjarmasin, Kalimantan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)  

Aktivitas dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan meskipun pemerintan telah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi secara ketat di DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan wabah virus Covid-19. 

Pantauan CNBC Indonesia ada sekitar 55 truk yang hilir mudik mengangkut batubara ini dari kapal tongkang. 

Batubara yang diangkut truk akan dikirim ke berbagai daerah terutama ke Gunung Putri, Bogor. 

Ada 20 pekerja yang melakukan bongkar muat dan pengerjaannya selama 35 jam untuk memindahkan batubara ke truk. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hilirisasi produk turunan batu bara dipercepat. Wacana ini rupanya menjadi perhatian pengusaha batu bara karena hilirisasi batu bara akan meningkatkan kualitas industri pertambangan batu bara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir menyambut positif keinginan Jokowi agar pelaku industri membuat road map hilirisasi batu bara. Dengan adanya hilirisasi, akan meningkatkan pertumbuhan industri batu bara di dalam negeri.

"Saya melihat ini sebagai salah satu growth engine untuk industri batu bara ke depan. Ini kesempatan mengubah persepsi orang mengenai batu bara dan pemain juga harus berubah," jelas Pandu dalam acara APBI-ICMA Award 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (27/10/2020).


Hal ini juga kata Pandu sekaligus menjadi tantangan para pelaku usaha yang bergerak di pertambangan untuk bisa mengembangkan teknologi dalam upaya pembangunan hilirisasi.

Mereka yang menggerakan usahanya di sektor komoditas batu bara pun sudah mulai melakukan proses hilirisasi tersebut. Namun, Pandu tidak merinci apa saja yang telah dihasilkan oleh para perusahaan ini dalam melakukan hilirisasi.

"Dari sisi business to business pun sudah banyak lonjakan dari sisi penggunaan teknologi untuk hilirisasi di berbagai macam. Dari sisi saya, ini sebagai kesempatan," ujarnya.

"Saya rasa sudah ada beberapa contoh. Di Bukit Asam, sudah melakukan sesuatu juga. Kaltim Prima Coal sudah announce tentang produk mereka, dan ada yang sudah eksplore pembangunan hilirisasi ke bawah," kata Pandu melanjutkan.

Seperti diketahui, pekan lalu atau tepatnya Jumat (23/10/2020) Jokowi meminta para jajaran menteri dan pihak-pihak terkait agar bisa mempercepat proses hilirisasi batu bara. Ia juga menyebut perlu peta jalan atau road map yang jelas mengenai rencana hilirisasi tersebut.

Jokowi ingin roadmap hilirisasi batu bara berisi strategi dan target terkait produk turunan apa saja yang akan diproduksi dan dibutuhkan industri.

Jokowi juga meminta agar ditentukan berapa banyak volume produksi, wilayah cadangan komoditas, lokasi produksi yang akan dikembangkan, hingga pasarnya.

"Pastikan wilayah yang memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan dan kebutuhan batu bara dalam proses hilirisasi ini," katanya.

Sementara untuk bentuk hilirisasi, ia mengatakan proses-proses yang bisa dilakukan mulai dari peningkatan mutu industri atau upgrading.

Lalu, diteruskan dengan memproduksi briket batu bara, kokas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara sampai dengan campuran batu bara.

"Untuk saya minta road map optimalisasi pemanfaatan batu bara di dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan," tuturnya.

Hilirisasi batu bara diminta Jokowi karena dirinya melihat masih ada sejumlah kendala yang membuat pengembangan industri batu bara dalam negeri mengalami kesulitan.

Jokowi meyakini masalah tersebut bisa teratasi apabila perusahaan-perusahaan di sektor tambang dan mineral bisa bekerjasama dengan perusahaan pelat merah.

Apalagi, saat ini baru beberapa perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Ini bisa diatasi kalau perusahaan itu atau BUMN berpartner dan kita tahun 2019 baru 5 pemegang IUPK OP yang melakukan coal upgrading dan baru 2 pemegang IUPK/OP yang memproduksi briket batu bara," jelas eks Gubernur DKI ini.


[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading