Periode Terburuk Ekonomi RI Belum Lewat! Adakah Harapan?

Lidya Julita S, CNBC Indonesia

26 October 2020 11:17

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 telah menekan banyak sekali perekonomian di dunia tanpa terkecuali. Yang membedakan hanya seberapa besar tekanan yang dialami oleh masing-masing negara ini.

Tekanan tak terkecuali juga terjadi kepada Indonesia yang mengakibatkan terjadi penurunan perekonomian sejak kuartal I yang tercatat 2,97%. Ini tentu capaian yang jauh sekali dari pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir yang berada di kisaran 5%.

Padahal, Corona Virus masuk ke Indonesia dan menjadi pandemi pada akhir kuartal I yakni pada bulan Maret. Namun itu saja membuat perekonomian turun cukup dalam.

Maka, tidak heran perekonomian di kuartal selanjutnya yakni kuartal II turun sangat dalam atau anjlok hingga minus 5,32%. Ini adalah kontraksi perekonomian terdalam setidaknya selama 10 tahun terakhir. Bahkan, untuk menumbuhkan perekonomian di atas 5% saja selalu sulit dan saat ini justru negatif.

Tak hanya cukup di situ, pada kuartal III ini, Kementerian Keuangan pun memproyeksi perekonomian masih akan berada di zona negatif yakni kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Memang tak sedalam kuartal II tapi pemerintah masih harus berupaya untuk bisa mengembalikan perekonomian setidaknya ke zona netral atau 0%.

Dengan proyeksi ini, maka Indonesia dipastikan masuk ke jurang resesi pada kuartal III ini. Meski pasti masuk resesi, periode terburuk untuk perekonomian dinilai belum akan berakhir.

"Periode terburuk (ekonomi RI) belum bisa dipastikan sudah lewat. Masih banyak ketidakpastian," ujar Ekonom CORE Piter Abdullah, Senin (26/10/2020).

Oleh karenanya, peran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentu menjadi sangat penting untuk mengurangi kontraksi ini. Segala kebijakan dikeluarkan untuk melindungi masyarakat terutama yang paling terdampak seperti sektor UMKM hingga badan usaha.

Salah satu yang dilakukan Sri Mulyani adalah mengubah APBN 2020 dengan cepat dan menaikkan belanja serta memperlebar defisit anggaran hingga 6,34% di tahun ini. Ini untuk bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran tersebut dibagikan diberbagai bidang mulai dari Kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, Perlindungan Sosial sebesar Rp 203,91 triliun, Sektoral dan Pemda sebesar Rp 106,05 triliun, UMKM sebesar Rp 123,47 triliun dan Insentif bagi dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Percepatan realisasi anggaran dalam PEN pun dilakukan agar masyarakat bisa menerima manfaatnya dan dunia usaha bisa bertahan di tengah tekanan Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir.

Halaman Selanjutnya : Harapan dari Vaksin

Di tengah usaha pemerintah yang terus memitigasi dampak pandemi Covid-19 bersamaan dengan adanya harapan virus ini akan berakhir. Harapan ini berasal dari penemuan Vaksin oleh berbagai negara yang juga bekerja sama dengan Indonesia. Terutama Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin karya anak bangsa yang disebut vaksin merah putih.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan Covid-19 ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Setidaknya tidak akan selesai pada tahun ini. "Karena covid tidak akan selesai tahun 2020, tahun depan mungkin kita masih dihadapkan dengan kondisi covid. Jadi jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan ini," ujarnya saat menjadi pembicara di Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Sri Mulyani pun berkali-kali mengatakan, bahwa dengan adanya vaksin tidak semerta-merta akan menghilangkan virus tersebut dari Indonesia. "Covid masih akan terus bersama kita meskipun kita nanti bicara tentang vaksin," ujar Sri Mulyani pada Rabu (16/9/2020).

Namun, disisi lain ia menilai vaksin bisa memberikan harapan dan pemulihan ekonomi bisa berjalan setidaknya di awal tahun depan. Jika Vaksin bisa berfungsi dengan baik dan mulai didistribusikan pada akhir tahun ini, pemulihan ekonomi bisa berjalan mulai awal tahun 2021.

Setidaknya, dengan adanya vaksin, diharapkan perekonomian bisa kembali ke zona positif, meski untuk mencapai pertumbuhan seperti sebelum adanya Covid-19 masih membutuhkan waktu yang panjang.

"Apabila vaksin benar-benar ditemukan dan efektif maka pandemi secara bertahap akan berakhir dan perekonomian akan membaik," ujar Piter Abdullah.

Optimisme di APBN 2021

Harapan adanya pemulihan ini juga terlihat dari optimisme pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Dalam UU APBN 2021, pemerintah mematok PDB RI sebesar 5% atau terbang jauh dari tahun ini yang di proyeksi sekitar minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Meski demikian, defisit anggaran tetap minus di atas 3% yakni sebesar 5,70% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.006,37 triliun. Defisit ini karena pendapatan negara ditetapkan lebih kecil dari belanja negara tahun depan.

Pendapatan negara tahun depan disepakati Rp 1.743,64 triliun dan belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun.