Sri Mulyani Bongkar Lagi Ancaman Ekonomi Pasca-Pandemi

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
30 March 2021 14:12
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Acara Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai adanya ancaman lagi di saat terjadinya pemulihan ekonomi di Indonesia. Setelah ekonomi luluh lantah akibat pandemi Covid-19, akan ada ancaman yakni perubahan iklim.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan perubahan iklim tidak berbeda dengan pandemi Covid-19. Keduanya dua hal yang bisa mengancam ekonomi dunia, bukan hanya Indonesia dalam memulihkan ekonomi.

"Untuk memulihkan ekonomi ada tantangan di level global yakni perubahan iklim. Tantangan perubahan iklim sama seperti pandemi Covid-19 yang akan mengancam seluruh dunia," jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (30/3/2021).

Dampak dari perubahan iklim kata Sri Mulyani dalam pandangannya semakin sukar ditebak, baik dari sisi frekuensi cuaca ekstrem, frekuensi hidro meteorologi, dan adanya potensi bencana dan tanah longsor.

Bahkan kata dia, meskipun saat ini seluruh dunia telah berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim dari Persetujuan Paris (Paris Agreement), dunia masih akan menghadapi situasi yang tidak mudah.

"Karena suhu udara masih akan sangat signifikan meningkat, yakni mencapai 3,2 derajat celcius pada 2030. Kenaikan 3,2 derajat celcius ini jauh lebih meningkat dari threshold 1,1%, threshold yang dianggap mengancam dunia," tuturnya.

"Oleh karena itu, kita perlu untuk terus menjaga agar Indonesia sebagai negara dengan geografi besar, juga ikut serta mencegah terjadinya pemburukan iklim ini. Karena dampak luar biasa bagi perekonomian dan masyarakat kita," ujarnya lagi.

Pendanaan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim, Sri Mulyani juga meminta kepada pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Tahun ini akan ada 11 daerah yang akan mulai program climate budget tagging di daerah di 11 daerah, yang terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi, 3 pemerintah kabupaten, dan 1 pemerintah kota.

Dengan demikian, 11 daerah tersebut akan jadi daerah percontohan atau benchmark dalam upaya pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam pendanaan proyek perubahan iklim.

"Untuk 7 provinsi ada Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Tiga kabupaten yakni kabupaten Gorontalo, Sumedang, dan Siak. Serta satu kota di Pekanbaru," jelas Sri Mulyani.



[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading