Satu hal yang pasti, perjumpaan dua menhan kemarin merupakan puncak dari korespondensi yang dilakukan Prabowo sejak bulan Juli lalu.
Seperti diketahui, pada 10 Juli 2020, Prabowo mengirimkan surat kepada Tanner perihal rencana pembelian 15 Eurofighter Typhoon. Sebagaimana dikutip dari newsabc.net, Senin (20/7/2020), Kementerian Pertahanan Austria mengonfirmasi tentang keberadaan surat dari Prabowo.
"Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang sangat penting bagi Republik Indonesia," kata Prabowo dalam surat tersebut.
"Untuk memodernisasi angkatan udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia," ujarnya mengutip keterangan pers tertanggal 10 Juli 2020.
Prabowo menyadari adanya persoalan terkait Eurofighter Typhoon di Austria.
"Namun demikian, saya yakin penawaran saya merupakan peluang bagi kedua belah pihak," ujar Prabowo.
Surat itu baru direspons hampir tiga bulan berselang. Respons itu disampaikan Tanner kepada Prabowo dalam sebuah surat tertanggal 4 September 2020.
Seperti dilaporkan oleh Kronen Zeitung, Senin (7/9/2020), surat itu merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Prabowo pada 10 Juli 2020. Tepat sepuluh hari kemudian, Kronen Zeitung merilis laporan perihal ketertarikan Prabowo terhadap jet tempur bekas milik Austria tersebut.
"Kami dengan senang hati menerima ketertarikan Anda untuk membeli 15 Eurofighter Typhoon untuk memordenisasi armada TNI AU Anda," tulis Tanner.
Dalam pemberitaan Kronen Zeitung, Tanner menyebut staf militer merekomendasikan agar pemerintah Austria memanfaatkan opsi penjualan apapun. Menurut Tanner, pemerintah Austria akan mengkaji penjualan dari sisi legal. "Itu adalah tanggung jawab kami kepada semua pembayar pajak," ujarnya.
 Foto: Surat Prabowo kepada Menhan Austria Klaudia Tanner (Dokumentasi Kronen Zeitung) |
Sebulan berselang, Kronen Zeitung, seperti dikutip oleh CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2020), melaporkan pertemuan Tanner dan Prabowo akan segera terwujud.
"Pekan depan kemungkinan akan ada pertemuan bersejarah di Kementerian Pertahanan Austria. Prabowo Subianto secara pribadi akan menemui menteri Klaudia Tanner untuk mendiskusikan kesepakatan pembelian Eurofighter Typhoon," tulis Kronen Zeitung.
Kronen Zeitung lantas melampirkan surat yang dikirimkan Prabowo kepada Tanner. Dalam surat tertanggal 8 Oktober 2020 tersebut, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengucapkan terima kasih atas surat yang dikirimkan Tanner tertanggal 4 September 2020. Surat itu berisi kesediaan Tanner menegosiasikan pembelian 15 unit Eurofighter Typhoon.
"Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami sedang berupaya untuk melakukan pengadaan peralatan pertahanan vital untuk melindungi wilayah dan masyarakat Indonesia," tulis Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo mengungkapkan keinginan untuk melakukan courtesy call dengan Tanner.
"Saya akan berada di Wina (ibu kota Austria) pada 20 Oktober 2020 dan kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk mendiskusikan isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama," tulis Prabowo.
Menutup surat itu, Prabowo menyatakan kesediaan untuk terus memperkuat hubungan bilateral pertahanan antara kedua negara. Eks Danjen Kopassus TNI AD itu pun yakin kalau kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Austria akan terus tumbuh dan berkembang.
Tanner merespons positif keinginan Prabowo. Ia mengaku sudah tidak sabar menemui Prabowo.
"Setelah kunjungan kehormatan, para ahli kami akan memulai diskusi yang lebih detail. Tujuan saya adalah mengeksplorasi semua kemungkinan sehingga kami dapat mengakhiri isu terkait Eurofighter Typhoon," ujar Tanner.
Beberapa hari jelang pertemuan Prabowo dan Tanner, kritikan bermunculan sehingga memicu kegaduhan dalam perpolitikan Austria. Media Der Standard memuat kritikan-kritikan dari partai-partai oposisi tersebut. Sebagai informasi, Tanner berasal dari Partai Rakyat Austria (OVP) selaku pemenang dalam pemilihan umum 2017 lalu.
"Harus diklarifikasi apakah tidak ada negara lain yang tertarik dengan Eurofighter," ujar Juru Bicara Partai Hijau David Stogmuller seraya menyinggung masalah dugaan pelanggaran HAM yang membelit Prabowo.
Juru Bicara Bidang Pertahanan Partai NEOS (Das Neue Österreich und Liberales Forum) Douglas Hoyos mengkritik rencana Tanner menjual 15 jet tempur Eurofighter Typhoon.
"Menjual Eurofighter Typhoon ke Indonesia bukanlah solusi untuk tuduhan korupsi seputar pembelian tersebut," katanya.
Menurut dia, militer Austria akan berada dalam situasi sulit jika semua Eurofighter Typhoon dijual. Sebab, Austria telah meng-grounded sejumlah jet tempur lainnya, yaitu Saab 105 buatan Swedia.
"Selain itu, perlu dicermati apakah Indonesia merupakan mitra negosiasi yang cocok karena situasi hak asasi manusia setempat," kata Hoyos.
Juru Bicara Bidang Pertahanan Partai Kebebasan Austria (FPO) Reinhard Bosch menilai prospek kesepakatan antara kedua negara "sangat rendah" karena Austria membutuhkan persetujuan dari empat negara produsen Eurofighter Typhoon, yaitu Jerman, Inggris Raya, Italia, dan Spanyol. Tidak ketinggalan yang tak kalah penting adalah restu dari Amerika Serikat (AS) dan Airbus.
Pengawasan wilayah udara, menurut Bosch, akan terkendala jika penjualan Eurofighter Typhoon terwujud. Sebab, alternatif untuk jet-jet tempur itu harus segera disediakan pemerintah.
"Para ahli di kementerian harus menentukan jumlah hingga kemampuan apa yang diperlukan untuk memenuhi tugas dalam pengawasan wilayah udara," kata Bosch.
Terlepas dari dinamika yang ada, Presiden Austria Alexander van der Bellen meminta Tanner mempelajari apa yang diajukan Prabowo.
"Merupakan tugas menteri pertahanan untuk memeriksa permintaan tersebut dengan cermat dan menarik kesimpulan yang sesuai," ujarnya kepada Der Standard.
Di dalam negeri, sejumlah kritik pun menyertai sejak rencana Prabowo diketahui publik. Rencana itu menjadi salah satu sorotan dalam diskusi virtual yang diadakan Jakarta Defence Studies (JDS), Rabu (26/8/2020).
Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayor Jenderal TNI (Purn) Jan Pieter Ate mengkritik langkah Kemenhan yang berencana membeli alutsista bekas.
Menurut dia, jika kebijakan alutsista bekas lebih diprioritaskan, maka pertahanan Indonesia semakin tertinggal. Ate menyoroti, pembelian Eurofighter Typhoon yang diproduksi belasan tahun lalu. Fakta terbaru di Austria adalah jet tempur itu sudah tidak dipakai. Apabila dibeli untuk memperkuat TNI, maka kekuatan TNI bisa dipertanyakan.
"Indonesia kok beli bekas terus? Beli teknologi yang baru, supaya indhan (industri pertahanan) kita itu bisa catch up. Jadi kita bicara kita generasi keenam, stealth, big data, musuhmu itu nanti bukan lawan barang bekas, tapi datang bawa teknologi terbaru," kata Ate dikutip dari rilis JDS.
Ia juga menyinggung konsep minimum essential force (MEF) yang harus diganti karena tidak relevan lagi. Menurut Ate, MEF merupakan konsep pertahanan yang tidak merepresentasikan Indonesia sebagai bangsa besar.
Ia bilang konsep MEF dengan rencana strategis (renstra) 2010-2014 dan 2015-2019 menghasilkan pemenuhan fisik yang baru tercapai 63,19% dan kesiapan alutsista hanya 58,37%. Ate menyebut, angka itu menunjukkan ada kesenjangan kesiapan pemenuhan dan penggunaan alutsista TNI mencapai 41 persen.
"Sampai sekarang MEF belum memenuhi kebutuhan kita. Kita negara G-20. Tinggalkan MEF, kita susun kembali pertahanan negara besar," ujarnya.
Pengamat Militer & Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie juga buka suara mengenai rencana Prabowo. Dia menjelaskan selama ini fungsi pengoperasian yang setara dengan spesifikasi Eurofighter Typhoon sudah dipenuhi Sukhoi 27/35. Dikatakan, Indonesia sudah punya pesawat jenis Sukhoi 27/35.
Karenanya, dia mempertanyakan langkah pemerintah mengincar 'barang bekas' dari Austria tersebut. Belum lagi, ada beban biaya operasional tambahan yang harus ditanggung.
"Fungsi Typhoon sebagai superiority fighters sudah dipenuhi oleh Sukhoi 27/35 yang kita sudah miliki. Mengapa tidak Kita beli saja lebih banyak lagi Sukhoi tersebut? Ini akan memurahkan dan memudahkan logistik dan operasional TNI AU," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/7/2020).
Dengan jenis yang sama, ada skala ekonomi yang bakal ditekan menjadi lebih murah. Asumsinya, belanja jenis serupa dengan jumlah besar, akan ada harga yang lebih murah.
"Jika Typhoon dipaksakan beli, maka siap-siap kita akan semakin rumit dalam sistem logistik dan semakin mahal operasionalnya. Sehingga saya memandang langkah membeli Typhoon bukan merupakan smart procurement (pengadaan yang cerdas)," kata Connie.
Dia menjelaskan, saat ini alutsista terutama pesawat tempur, sudah semakin beragam. Sayangnya, dia menyebut Indonesia belum punya standar militer untuk menuju platform centric warfare.
"Dimana-mana, semua pesawat tempur (fighter jets) terbagi menjadi dua kelas utama yaitu superiority fighter untuk air dominance dan multirole fighter yang berfungsi sebagai pesawat serang permukaan yang fungsi sekundernya tempur udara," jelasnya.
Dikatakan, superiority fighter biasanya lebih berat, dengan mesin ganda yang kuat dan berbahan bakar banyak sehingga jelajahnya lebih jauh. Bobot senjatanya pun lebih berat.
Sementara multirole fighter biasanya pesawat yang jauh lebih ringan, termasuk senjata dan jelajah lebih terbatas. Namun pesawat ini lebih fleksibel dalam berbagai misi.
"Contoh dari pasangan fighters ini seperti F15 Eagle dan F16 Viper USAF, atau sekarang sudah mulai diganti dengan F22 Raptor dan F35 Lightning II. Dari Rusia ada pasangan Su27/30/35 Flanker/Terminator dan Mig 29/35 Fulcrum," kata Connie.
Kolumnis di Media Austria Kleine Zetung, Franz-Stefan Gady memiliki penilaian tersendiri terhadap rencana Prabowo. Hal itu disampaikan Gady via akun Twitter resminya @HoansSolo seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (20/7/2020).
"Untuk berbagai alasan, ini tidak realistis," tulisnya.
"Pada 2015, Indonesia pernah mengadakan dengan Airbus pada 2015 untuk pengadaan Eurofighter. Tapi kemudian Indonesia malah memilih Sukhoi Su-35 alih-alih Eurofighter.
"
Lebih lanjut, Gady bilang kalau Airbus tidak akan menyetujui penjualan itu. Di sisi lain, Eurofighter milik Austria membutuhkan upgrade besar-besaran sehingga membuatnya terlalu mahal untuk Indonesia.
