Telanjur Berdarah-Darah, Restoran Pikir-Pikir Buka Gerai Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta yang membuat ketentuan lebih longgar terhadap bisnis restoran seperti dicabutnya larangan dine in ternyata tak langsung memengaruhi sikap seluruh pengusaha restoran.

Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengakui saat ini banyak pengusaha restoran yang lebih memilih untuk tidak membuka dulu usahanya. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengizinkan masyarakat untuk dine-in atau makan di tempat bagi restoran.

Sikap wait n see ini diambil karena mereka enggan mengambil resiko jika sewaktu-waktu kondisi kembali berubah. Diantaranya akibat inkonsistensi pemerintah.

"Sekitar 40% masih menunggu. Ada yang udah buka tapi sebagiannya saja karena masih melihat situasi. Misal dia ada 15 outlet, yang dibuka 8 di antaranya. Yang lain nanti saja," jelas Emil kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10).

Pilihan Redaksi Catat! Ini Aturan di Resto Hingga Gym Saat PSBB Transisi DKI Tunggu Arahan dari MH Thamrin, Bisakah IHSG & Rupiah Perkasa? Turun-Naik-Turun-Naik Ekonomi RI Bakal Seperti Huruf 'W'?

Selain memantau kebijakan yang diambil pemerintah, pengusaha juga terus memantau situasi sosial masyarakat yang terjadi belakangan. Di antarnya aksi unjuk rasa yang terus berlangsung beberapa hari. Tidak bisa dipungkiri, itu menjadi salah satu alasan pengusaha restoran lebih memilih untuk tidak buru-buru kembali beroperasi.

"Meski sudah dibuka untuk dine-in (makan di tempat) kemarin masih sepi. Orang masih wait and see, melihat dan tunggu demo sampai selesai lah. Ada yang begitu. Pengusaha khawatir penularannya makin tinggi. Jadi orang menunggu demo selesai baru buka," paparnya.

Sekalipun nantinya persoalan demo selesai, masih ada hal lain yang diselesaikan. Yakni soal meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali ke luar rumah dan makan di restoran. Apalagi, saat ini ada aturan anyar dimana pengunjung harus menyerahkan data diri serta nomor telpon. Emil merasa banyak yang enggan.

"Format udah dikeluarin, jadi kita tulis manual. Untuk itu PHRI lagi membuat aplikasi kontak tracing, jadi nggak manual. Tapi sistem QR code. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan ke pemerintah aplikasi ini," sebut Emil.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Makan di Restoran Wajib Dicatat Data Pribadi, Kalian Mau?