Ahok Sebut Pejabat Titipan, Stafsus: Semua dari Kementerian

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan komisaris-komisaris di perusahaan pelat merah merupakan penugasan dari kementerian. Dengan demikian, bukan hal yang luar biasa jika posisi ini diisi oleh orang-orang yang berasal dari kementerian.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga guna merespon pernyataan dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Menurut Ahok, posisi tersebut kebanyakan diisi oleh orang-orang titipan dari kementerian.

"Soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari kementerian BUMN, gitu lho," kata Arya di Jakarta, Rabu (16/09/2020).

Dalam video yang diunggah di kanal Youtube dengan nama akun POIN ini, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi Menteri.

Pilihan Redaksi Saat Ahok Umbar Aib Direksi Pertamina Sampai Bubarkan BUMN Ahok Bongkar Aib, Pertamina: Kita Sudah Gandeng PPATK & KPK Ini Komentar Staf Erick Thohir Soal Ahok Umbar Aib Pertamina

Bahkan pergantian direksi di perusahaan juga dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris. Hal ini dilakukan langsung oleh Menteri melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.

Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tuturnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pertamina Siap-siap Go Global, Begini Kesiapannya