Ini Komentar Staf Erick Thohir Soal Ahok Umbar Aib Pertamina

Monica Wareza, CNBC Indonesia

16 September 2020 12:52

Foto: Logo BUMN (Dok Kementerian BUMN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ikut bersuara menanggapi tayangan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang membongkar rahasia dapur Pertamina, mulai dari kelakuan lobi-lobi direksi, sistem gaji, hingga usulan pembubaran Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN menyebutkan permasalahan antara Direksi PT Pertamina (Persero) dengan Komisaris Utama Pertamina yang dijabat oleh Ahok merupakan urusan internal perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kementerian memberikan ruang bagi direksi dan komisaris untuk berkomunikasi menyelesaikan urusan internal tersebut.

"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komut, tentunya itu urusan internalnya Pertamina. Kita berikan ruang untuk direksi dan komisaris melakukan komunikasi, jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi lah," kata Arya di Jakarta, Rabu (16/09/2020).

Sebelumnya, Ahok menyampaikan mengenai kondisi internal Pertamina dalam sebuah unggahan video di Youtube dengan nama akun POIN.

Baca:

Ahok Bongkar Aib, Pertamina: Kita Sudah Gandeng PPATK & KPK

Terdapat sejumlah hal yang dikeluhkan oleh Ahok dalam video tersebut, mulai dari lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung ke tingkat menteri hingga masalah gaji karyawan.

Dia mengakui kesal dengan adanya pergantian direksi tanpa berkomunikasi dengan komisaris dan langsung ditunjuk oleh menteri.

"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya, dia sudah orang lama. Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda," kata Ahok dalam video tersebut.

Ahok menegaskan akan membuat sistem internal Pertamina menjadi lebih terbuka, sehingga ke depan untuk mengisi posisi-posisi tertentu akan dilakukan secara lelang.

Selain itu, dia juga mengaku dianggap sebagai pihak kegaduhan dan ribut di Pertamina dan mengganggu kenyamanan. Ia mencontohkan soal rencana proyek kilang yang ditolak, ia berencana akan melakukan audit.

"Saya emosi juga, Ahok mengganggu keharmonisan," katanya.

Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tuturnya.