Internasional

Kosovo & Serbia Buka Kedubes di Yerusalem, Sinyal Apa Ini?

News - tahir saleh, CNBC Indonesia
06 September 2020 06:05
An Israeli soldier stands guard at the Tapuach junction next to the West Bank city of Nablus, Tuesday, June 30, 2020. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appears determined to carry out his pledge to begin annexing parts of the occupied West Bank, possibly as soon as Wednesday. (AP Photo/Oded Balilty)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan negaranya dan Kosovo telah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Sebab itu Kosovo, bersama dengan Serbia, akan membuka kedutaan besar di Yerusalem.

Pernyataan Netanyahu pada Jumat (4/9/2020) muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman serupa di Washington, saat ia bertemu dengan para pemimpin Serbia dan Kosovo ketika mereka setuju untuk menormalisasi hubungan ekonomi di antara tiga negara tersebut.

"Kosovo akan menjadi negara pertama dengan mayoritas Muslim yang membuka kedutaan di Yerusalem," kata Netanyahu, dilansir CNBC International, dikutip Minggu (6/9/2020).


"Seperti yang saya katakan dalam beberapa hari terakhir, lingkaran perdamaian dan pengakuan [terhadap] Israel [kian] berkembang dan lebih banyak negara diharapkan bisa bergabung," katanya.

Sebagai informasi Kosovo adalah negara republik yang secara de facto merdeka, berada di tenggara Eropa, dengan mayoritas beragam Islam tapi sekuler. Sebelumnya, Kosovo adalah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, tapi pada 17 Februari 2008 mendeklarasikan kemerdekaan yang ditentang oleh Serbia, tetapi didukung oleh negara-negara Barat.

Saat ini hanya dua negara, AS dan Guatemala, yang telah membuka kedutaan besar di Yerusalem. Palestina menentang langkah tersebut.

Status Yerusalem menjadi salah satu rintangan terberat dalam menciptakan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, yang dengan dukungan internasional yang luas menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah pada 1967, sebagai ibu kota mereka.

Israel menganggap semua kota, termasuk Yerusalem bagian timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibukotanya.

Dalam Middle East Peace Plan (Rencana Perdamaian Timur Tengah) yang digagas pemerintahan Donald Trump, AS mendukung Yerusalem tetap menjadi ibu kota Israel dengan alasan bahwa tidak bijak bila membagi kota tersebut sehingga ada dua otoritas keamanan yang berbeda.

AS juga berencana menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Daerah tersebut termasuk Kafr Aqab, bagian timur Shuafat, dan Abu Dis. Palestina bahkan diberikan hak memilih nama bagi daerah itu, termasuk menamakannya Al-Quds.

Israel dan Uni Emirat Arab, pada Agustus lalu sepakat untuk menormalkan hubungan diplomatik dalam kesepakatan yang didukung Trump.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading