Penanganan Covid-19

Covid-19 Tinggi, Anies Buka Bioskop Sampai Ganjil Genap Motor

Yuni Astutik, CNBC Indonesia
26 August 2020 10:52
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta via Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah merilis Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Pemberlakuan masa transisi dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/aktivitas pada tempat/fasilitas umum meliputi sejumlah tempat/fasilitas umum, termasuk bioskop yang masuk ke dalam area tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Kendati demikian, setelah dilakukan diskusi dengan Satuan Tugas Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020), Pemprov DKI Jakarta siap mengizinkan kembali operasional bioskop di DKI Jakarta.

"Kesimpulan pertemuan tadi adalah dalam waktu dekat kegiatan bioskop akan dibuka, protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi detail dan pengawasan ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa tanpa risiko besar. Bagi masyarakat ketika berkegiatan mereka akan aman," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan pers secara virtual.


Menurut dia, ada beberapa kajian yang dilakukan sebelum bioskop kembali dibuka. Dia juga menyebut jika ada beberapa keunikan jika bioskop ini kembali dibuka. Mulai dari penonton yang tidak boleh berbicara hingga pengaturan tempat duduk.

"Kalau bicara searah dan hanya yang saling kenal. Pengaturan tempat duduk ada kursi, bisa dilakukan pengendalian siapa duduk di mana, mirip situasi dengan penerbangan pesawat," kata Anies.

Dia mencatat, saat ini ada 47 negara yang sudah membuka kegiatan hiburan di bioskop. Korea Selatan salah satunya. Korsel bahkan menurut Anies tidak menutup bioskop meski dalam situasi puncak pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, sebelum dibuka kembali ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, menyiapkan regulasi lengkap, termasuk di dalamnya membuat kualifikasi siapa saja yang bisa ikut menonton. Kedua, pengaturan pelaku industri ini.

"Pembicaraan sudah berlangsung, pelaku bersiap, terutama sejak Juni, sesudah DKI masuk masa transisi. Pelaku sektor ini sudah komunikasi membahas persiapan. Kami garis bawahi, persiapan silakan dilakukan, keputusan pembukaan melihat kondisi Jakarta," ujar Anies.



Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan Satgas Covid-19 telah mengizinkan pembukaan bioskop di DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19.

Dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020), Wiku menjelaskan, Tim Pakar Covid-19 telah membuat kajian selama beberapa pekan terakhir perihal kemungkinan pembukaan bioskop. Kajian itu melibatkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Wiku menjelaskan, bioskop memiliki karakteristik dan kontribusi penting, terutama dalam hiburan masyarakat. Sebab, imunitas masyarakat bisa meningkat seiring kebahagiaan saat menonton film di bioskop.

"Di sisi lain ada beberapa aspek dari sisi kesehatan yang perlu diperhatikan dalam membuka bioskop di Indonesia. Dalam pembukaan aktivitas sosial ekonomi perlu melalui proses yang cukup panjang," kata Wiku.

Pertama, harus ada prakondisi. Wiku mengingatkan kesiapan fasilitas, pendukung, dan penyelenggaraan dari sisi masyarakat. Kedua, aspek timing. "Kapan itu dibuka. Tidak semua sama waktunya," ujar Wiku.

Ketiga, harus melihat prioritas baik sektor maupun dalam konteksnya adalah fasilitas mana yang dibuka. Lakukan simulasi dan persiapan matang serta koordinasi.

"Hasil dari kajian yang dilakukan tim pakar, terutama medis dan kesehatan masyarakat, kemungkinan bisokop dibuka perlu beberapa hal yang dipastikan," kata Wiku.

"Pastikan antrean masuk dan keluar dijaga dengan ketat dengan menjaga jarak paling tidak 1,5 meter sehingga tidak ada kontak dengan pengunjung. Dengan demikian penyelenggara harus membuat training supaya protokol kesehatan dijaga dengan tertib," lanjutnya.

Wiku menambahkan, Satgas Covid-19 menyarankan agar pengunjung bioskop dibatasi di rentang 12 tahun hingga 60 tahun. Selain itu, mereka pun tidak memiliki penyakit penyerta dan yang pasti adalah dalam kondisi sehat. Selain itu, selama menonton tidak boleh makan dan minum, pembatasan waktu menonton tidak lebih dari 2 jam, jaga jarak antarkursi sehingga tidak ada kontak pengunjung dan pekerja.

Seluruh pengunjung, menurut Wiku, juga harus tertib menggunakan masker di dalam gedung bioskop. Satgas Covid-19 juga menyarankan agar pemesanan tiket tidak dilakukan dengan fisik, melainkan online.

"Demikian kajian tim pakar Satgas Covid-19. Proses pengkondisian dan peraturan pemda akan membuka bioskop dalam hal ini DKI jakarta, seluruh proses bertahap dan transaparan, sehingga pembukaan ini aman. Kami selalu akan mendampingi agar semua bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Wiku.

Pembukaan bioskop di DKI Jakarta hadir di saat kasus konfirmasi positif Covid-19 di ibu kota masih tinggi. Sampai dengan Selasa (25/8/2020) pukul 12.00 WIB, jumlah kasus konfirmasi positif sebanyak 34.740. Jumlah itu bertambah 637 dibandingkan sehari sebelumnya. Dari jumlah itu, sebanyak 25.987 sembuh dan 1.1129 meninggal.

Sebelum pembukaan bioskop, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memberlakukan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraan bermotor pribadi berupa motor dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada CNBC Indonesia, Senin (24/08/2020), mengutarakan alasannya.

"Perlu dipahami sejak SIKM ditiadakan sejak 14 Juli, mobilitas warga Jakarta di tengah PSBB transisi sangat tinggi dan dibuktikan volume lalu lintas di Jakarta, bahkan di ruas jalan pemantauan itu, volume lalu lintas melampui kondisi normal sebelum Covid-19," ujarnya.

Untuk itu, menurut Syafrin, diperlukan instrumen pembatasan mobilitas warga di tengah PSBB melalui pergub terbaru ini, termasuk untuk motor. Meski demikian hingga saat ini sistem ganjil genap untuk motor belum diberlakukan.

Realisasi sistem ganjil genap motor sedang digodok, terutama dari sisi mekanisme yang tepat. Sebab, jika dilakukan sembarangan maka bisa menimbulkan potensi pemalsuan plat nomor dan menyulitkan kepolisian dalam penegakan hukum.

"Tujuan kami menerapkan ganjil genap di masa pendemi ini berbeda dengan tujuan kondisi normal. Kalau kondisi normal pembatasan ganjil genap tujuannya adalah untuk memindahkan pergerakan orang. Kalau di tengah pandemi ini tujuannya bukan itu tetapi untuk menekan warga yang mendapat giliran WFH itu benar disiplin bekerja dari rumah," katanya.

Lebih lanjut, Syafrin mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan mekanisme demi memuluskan penerapan di lapangan.

"Ini jadi alasan di awal kenapa sepeda motor belum diberlakukan ganjil genap, karena aspek itu yang akan mendorong terjadi pemalsuan pelat nomor dan akan menyulitkan rekan keposlisian dalam penegakan hukum," ujarnya.

Untuk itu, Syafrin mengungkapkan kalau nanti akan dilakukan penandaan bagi pengguna motor yang akan menjadi kriteria, dan identitas baku yang akan memudahkan petugas di lapangan melakukan pengawasan

Salah satu opsi yang disiapkan, yakni penggunakan stiker, seperti yang digunakan bagi penyandang disabilitas. Kemudian terdapat pengaman untuk mencegah pemalsuan stiker. Data dari stiker itu akan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehingga jika di-scan petugas dan tidak muncul di basis data akan dikenakan sanksi.

"Kalau tidak ada di database Dinas Perhubungan, maka dikenakan dua pasal. Pertama, pasal pelanggaran ganjil genap dan pasal pemalsuan. Dengan pola ini kami harapkan warga tidak melakukan pemalsuan," kata Syafrin.

Dia mengatakan ada dua jenis kendaraan yang ditempel stiker, yakni warga disabilitas dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Mereka akan diberikan stiker bebas ganjil genap.



Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai sistem ganjil genap, terutama untuk motor, dapat berimbas kepada penambahan klaster baru penularan virus corona baru penyebab Covid-19.

Sebab, sistem ganjil genap akan mendorong pengendara beralih ke transportasi umum seperti angkutan perkotaan, Transjakarta, hingga KRL. Di titik inilah penularan mungkin terjadi antara lain di terminal, halte, hingga stasiun.

"Ini yang harus diantisipasi. Meski pemerintah pusat bilang akan mudah ditangani, karena jarak menunggu tidak terlalu lama, persoalannya tidak sesederhana itu. Pasalnya saat jam sibuk, mereka butuh kendaraan umum, menunggu lama, sehingga terjadi penumpukan," kata Trubus kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Menurut dia, motor masih menjadi moda transportasi yang efektif untuk mobilisasi. Jika ada sistem ganjil genap, pengguna kendaraan bermotor akan beralih ke transportasi umum.

"Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah. Apalagi yang tinggal di luar wilayah penyangga Jakarta," ujar Trubus.


Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular