Covid-19 Tinggi, Anies Buka Bioskop Sampai Ganjil Genap Motor

Sebelum pembukaan bioskop, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memberlakukan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraan bermotor pribadi berupa motor dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada CNBC Indonesia, Senin (24/08/2020), mengutarakan alasannya.

"Perlu dipahami sejak SIKM ditiadakan sejak 14 Juli, mobilitas warga Jakarta di tengah PSBB transisi sangat tinggi dan dibuktikan volume lalu lintas di Jakarta, bahkan di ruas jalan pemantauan itu, volume lalu lintas melampui kondisi normal sebelum Covid-19," ujarnya.

Untuk itu, menurut Syafrin, diperlukan instrumen pembatasan mobilitas warga di tengah PSBB melalui pergub terbaru ini, termasuk untuk motor. Meski demikian hingga saat ini sistem ganjil genap untuk motor belum diberlakukan.

Realisasi sistem ganjil genap motor sedang digodok, terutama dari sisi mekanisme yang tepat. Sebab, jika dilakukan sembarangan maka bisa menimbulkan potensi pemalsuan plat nomor dan menyulitkan kepolisian dalam penegakan hukum.

"Tujuan kami menerapkan ganjil genap di masa pendemi ini berbeda dengan tujuan kondisi normal. Kalau kondisi normal pembatasan ganjil genap tujuannya adalah untuk memindahkan pergerakan orang. Kalau di tengah pandemi ini tujuannya bukan itu tetapi untuk menekan warga yang mendapat giliran WFH itu benar disiplin bekerja dari rumah," katanya.

Lebih lanjut, Syafrin mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan mekanisme demi memuluskan penerapan di lapangan.

"Ini jadi alasan di awal kenapa sepeda motor belum diberlakukan ganjil genap, karena aspek itu yang akan mendorong terjadi pemalsuan pelat nomor dan akan menyulitkan rekan keposlisian dalam penegakan hukum," ujarnya.

Untuk itu, Syafrin mengungkapkan kalau nanti akan dilakukan penandaan bagi pengguna motor yang akan menjadi kriteria, dan identitas baku yang akan memudahkan petugas di lapangan melakukan pengawasan

Salah satu opsi yang disiapkan, yakni penggunakan stiker, seperti yang digunakan bagi penyandang disabilitas. Kemudian terdapat pengaman untuk mencegah pemalsuan stiker. Data dari stiker itu akan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sehingga jika di-scan petugas dan tidak muncul di basis data akan dikenakan sanksi.

"Kalau tidak ada di database Dinas Perhubungan, maka dikenakan dua pasal. Pertama, pasal pelanggaran ganjil genap dan pasal pemalsuan. Dengan pola ini kami harapkan warga tidak melakukan pemalsuan," kata Syafrin.

Dia mengatakan ada dua jenis kendaraan yang ditempel stiker, yakni warga disabilitas dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Mereka akan diberikan stiker bebas ganjil genap.

Baca: Pak Anies, Ganjil-Genap Motor Bisa Bikin Klaster Baru Corona!

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai sistem ganjil genap, terutama untuk motor, dapat berimbas kepada penambahan klaster baru penularan virus corona baru penyebab Covid-19.

Sebab, sistem ganjil genap akan mendorong pengendara beralih ke transportasi umum seperti angkutan perkotaan, Transjakarta, hingga KRL. Di titik inilah penularan mungkin terjadi antara lain di terminal, halte, hingga stasiun.

"Ini yang harus diantisipasi. Meski pemerintah pusat bilang akan mudah ditangani, karena jarak menunggu tidak terlalu lama, persoalannya tidak sesederhana itu. Pasalnya saat jam sibuk, mereka butuh kendaraan umum, menunggu lama, sehingga terjadi penumpukan," kata Trubus kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Menurut dia, motor masih menjadi moda transportasi yang efektif untuk mobilisasi. Jika ada sistem ganjil genap, pengguna kendaraan bermotor akan beralih ke transportasi umum.

"Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah. Apalagi yang tinggal di luar wilayah penyangga Jakarta," ujar Trubus.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All