PBB: Napi Wanita Korut Disiksa & Diperkosa Petugas Keamanan

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak ada tempat yang aman bagi wanita di Korea Utara (Korut), termasuk di penjara. Laporan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berjudul "I Still Feel The Pain" menyatakan jika wanita yang ditahan di penjara Korut mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Lebih dari 100 wanita Korut mendapatkan penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan "berlipat dan serius" lainnya oleh petugas keamanan dan bahkan polisi.

Dalam wawancara dengan para penyidik Amerika Serikat (AS) di Seoul, Korea Selatan (Korsel), para tahanan wanita yang sudah bebas menceritakan bagaimana mereka kehilangan makanan, tidur, cahaya matahari, dan udara segar ketika ditahan di pusat penahanan dan kamp penjara.

Banyak juga yang mengatakan mereka menjadi sasaran penyiksaan, penggeledahan tubuh yang bersifat invasi, aborsi paksa, dan bahkan pemerkosaan oleh pihak berwenang di sana.

"Saya tidak tidur dan bekerja karena saya tidak ingin dipukuli. Sungguh luar biasa hingga saya mencoba bunuh diri," kata salah satu sumber perempuan, dikutip dari Reuters.

Baca: Saat Korut Tunjuk Hidung Korsel Jadi 'Biang' Covid-19

Wanita lainnya mengenang salah satu malam pertamanya di tahanan pada 2010 ketika dia diperkosa oleh seorang petugas.

"Dia mengancam bahwa... aku akan dipermalukan jika aku menolaknya. Dia bahkan mengatakan kepadaku bahwa dia dapat membantuku untuk dibebaskan lebih cepat jika aku melakukan apa yang dia katakan," ujarnya.

Kebanyakan dari mereka ditahan antara tahun 2009 dan 2019 setelah gagal melarikan diri dari negara itu. Setelah dipenjara, semua wanita yang ditahan akhirnya berhasil membelot ke Korsel.

Mengumpulkan informasi di Korut yang terisolasi dengan dunia luar memang sangat sulit. Laporan itu mengakui kurangnya akses ke negara tersebut membatasi kemampuan PBB untuk memverifikasi orang yang diwawancarai.

Daniel Collinge, pejabat HAM AS yang ikut menulis laporan itu, mengatakan proyek itu bertujuan menekan Pyongyang untuk memperbaiki situasi sambil mendesak negara-negara lain untuk tidak mendeportasi para pembelot yang mempertaruhkan hidup mereka demi mencapai kebebasan dan kemakmuran.

Di sisi lain, pemerintahan Korut tidak segera bereaksi terhadap laporan. Namun, pemerintah sempat menuding laporan HAM PBB sebagai "rencana untuk menggulingkan" rezim sang pemimpin, yaitu Kim Jong-un.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Korut Luncurkan Rudal Lagi, Korsel: Cari Muka