Waspada! Pemerintah Jangan Utang-utang Terus Tangani Covid-19
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
28 July 2020 13:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengkoreksi defisit APBN 2021 yang tadinya dipatok 4,17% menjadi 5,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejumlah ekonom menilai, hal ini akan berampak buruk pada fiskal pemerintah tahun depan.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan defisit APBN menjadi 5,2% tahun depan, meyakinkan bahwa fiskal pemerintah tahun depan tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini, yang defisitnya dipatok sebesar 6,34% terhadap PDB.
Pemerintah menurut Tauhid harus mewaspadai konsekuensi utang yang akan meningkat tajam, dan terlebih utang itu bukan dipikul oleh pemerintah sekarang, tapi pemerintah ke depannya.
"Pasalnya tenor oleh SBN rata-rata tidak jangka pendek, tapi 5-10 tahun. Artinya yang menanggung utang adalah pemerintah berikutnya, meskipun utang itu dilakukan sekarang," jelas Tauhid dalam diskusi virtual Kajian Tengah Tahun Indef, Selasa (28/7/2020).
Akibatnya, beberapa tahun mendatang, ruang fiskal akan terbatas untuk melakukan ekspansi fiskal, karena terbebani untuk membayar bunga pokok utang.
Penambahan defisit yang menjadi 5,2% itu membuat kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi, yang harus dibagi oleh pemerintah ke depan dalam tahun-tahun mendatang.
Padahal menurut Tauhid, defisit APBN 2020 yang mencapai 6,34% itu seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tapi sayangnya, berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini, nampak tidak optimal apalagi untuk mendorong daya beli masyarakat.
"Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya. Ruang fiskal akan semakin terbatas dan pemulihan ekonomi jauh lebih lama dari yang diperkirakan."
"Pemerintah sudah kadung pakai skema pembayaran utang, tapi itu ada bunga utang yang harus dibayar. Nanti di 2020 banyak SILPA [Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran] yang tidak bisa dialokasikan, dan ini menjadi hal yang sia-sia," jelas Tauhid.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, yang perlu dilakukan pemerintah sekarang saat ini adalah menjaga disiplin fiskal untuk menyelesaikan akar masalah.
Jika disiplin fiskal bisa dijaga dan dijalankan, maka pemerintah pun tidak harus menambah utang kembali. "Pandemi covid-19 ini membuka kotak pandora, dan kalau utang-utang terus akan jadi masalah struktural [...] Dan kalau itu [disiplin fiskal tidak dilakukan] akan jadi berat." jelas Faisal.
(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tambah Rp 644 T, Utang Pemerintah di April Rp 5.172 T
Most Popular