Perang Dingin AS-China, Ini Deretan Konflik Trump-Xi Jinping

Pertarungan Teknologi

Pemerintah AS telah lama menuduh China mencuri teknologi Amerika. Gedung Putih bahkan meningkatkan tuduhan lebih lanjut dengan mencari daftar hitam internasional Huawei, perusahaan teknologi terbesar China, menyebutnya sebagai upaya China untuk menyusup ke infrastruktur telekomunikasi negara-negara lain untuk keuntungan strategis.

Chief technology officer Huawei, Meng Wanzhou juga telah ditahan di Kanada sejak Desember 2018 dengan surat perintah ekstradisi ke AS atas tuduhan penipuan. Pekan lalu Inggris menyatakan pihaknya berpihak pada AS dalam melarang produk-produk Huawei dari jaringan nirkabel berkecepatan tinggi.

Foto: Huawei (AP Photo/Mark Schiefelbein) In this Oct. 31, 2019, photo, attendees walk past a display for 5G services from Chinese technology firm Huawei at the PT Expo in Beijing. Chinese tech giant Huawei is asking a U.S. federal court to throw out a rule that bars rural phone carriers from using government money to purchase its equipment on security grounds, announced Thursday, Dec. 5, 2019. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Pengusiran Jurnalis dan Pekerja Media

Pemerintahan Trump menuduh outlet media pemerintah China memicu propaganda. Ia bahkan membatasi jumlah warga China yang dapat bekerja untuk organisasi berita China di AS. China membalas dengan memerintahkan pengusiran para jurnalis dari The New York Times, The Washington Post dan The Wall Street Journal.

Pemerintah China bahkan mengambil langkah lain yang menimbulkan hambatan lebih lanjut terhadap akses pers AS di China. Prihatin tentang kemungkinan pembatasan lebih lanjut pada jurnalis yang bekerja di China, The New York Times pekan lalu mengumumkan bahwa mereka memindahkan banyak pusat berita utamanya di Hong Kong ke Seoul, Korea Selatan.

Pengusiran Siswa Asing

Pemerintahan Trump mengambil langkah untuk membatalkan visa ribuan mahasiswa dan peneliti pascasarjana asal China di AS, terutama mereka yang memiliki ikatan langsung dengan universitas yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat.

Pengusiran seperti itu menandakan kemungkinan pembatasan pendidikan, dan pemerintah China dapat membalas dengan memberlakukan larangan visa pada orang Amerika di negaranya.

Penindasan Kebebasan Demokratis di Hong Kong

November 2019 lalu, Trump, dengan dukungan bipartisan, menandatangani undang-undang yang dapat menghukum pejabat China yang menekan perbedaan pendapat oleh para pendukung demokrasi di Hong Kong, yakni wilayah bekas koloni Inggris dan pusat keuangan Asia yang dijamin memiliki otonomi oleh China.

Pada Mei 2020, Trump mengatakan dia mengambil langkah untuk mengakhiri status perdagangan preferensial Hong Kong dengan AS setelah China mengeluarkan undang-undang keamanan baru yang bisa digunakan untuk menahan segala bentuk ekspresi yang dianggap menghasut oleh pemerintah China.

(sef/sef)

Pages

Next