Buwas Buka-Bukaan Soal Defisit Pangan di RI
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
17 June 2020 13:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti defisit pangan yang terjadi di sejumlah provinsi.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan bahwa memang ada provinsi yang tidak mampu memproduksi komoditas pangan tertentu.
"Kan tidak seluruh wilayah Indonesia ini memproduksi padi. Yang dimaksud pak Presiden itu wilayah-wilayah yang tidak memproduksi padi. Ya seperti di antaranya adalah Kepulauan Riau dia kan emang kurang, ya kan. Nah terus NTT dan Maluku itu kan tidak memproduksi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/6/20).
Kondisi demikian yang membuat sejumlah provinsi mengalami defisit pangan. Kendati begitu, di sisi lain ada provinsi yang justru mengalami surplus produksi pangan.
"Ini kan sekarang tinggal sistem bagaimana yang surplus yang seperti ini mengisi yang defisit. Peran Bulog seperti itu secara umum," katanya.
Dia menegaskan bahwa stok pangan di Bulog sudah tersedia karena pihaknya mengikuti perkembangan-perkembangan ketersediaan pangan di wilayah. Begitu ada wilayah yang mengalami defisit, Bulog langsung menyalurkan kebutuhan.
"Cadangan kita itu sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat di sana, hanya kita tidak bisa keluarkan kalau tidak ada perintah dari negara. Karena yang kita pakai adalah beras cadangan pemerintah, yang kita simpan ini beras negara, jadi penggunaannya harus atas perintah negara. Itu persoalannya," tegasnya.
Dalam distribusi tersebut, lanjut Buwas, Bulog tidak bisa sembarangan mengeluarkan beras cadangan pemerintah. Perlu proses panjang yang dilalui terutama terkait perizinan.
"Karena Bulog kan tidak bebas. Bulog itu begitu ada izinnya, baru dia kerjakan karena nanti akan diaudit oleh BPK. Kalau sudah diaudit itu disalurkan semuanya, baru diganti oleh negara melalui proses panjang," bebernya.
Dia kembali menegaskan bahwa ketersediaan pangan secara menyeluruh sudah mencukupi. Menurutnya, bicara pangan bukan hanya bicara beras, tetapi juga komoditas lain.
"Karena pangan itu bukan hanya beras, ada jagung, kentang, ubi, sagu dan lain-lainnya. Maka kalau kita bicara itu sebenarnya kita tidak usah khawatir kekurangan pangan, ya lancar," katanya.
Sampai saat ini, dia bilang bahwa Bulog masih menyerap hasil produksi dari petani. Dalam pembelian itu, dia berpedoman pada harga pokok penjualan (HPP) yang sudah diatur.
"Di kala di atas HPP itu memang Bulog tidak bisa beli, tapi kan bukan berarti masalah, karena ada yang membeli lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti itu lebih menguntungkan petani. Tapi kita kalau harganya masih normal kan kita serap sebanyak mungkin. Ada beberapa daerah yang kita serap dengan jumlah yang banyak," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik yang ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan lanjutan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2020).
"Laporan yang saya terima, untuk stok beras defisit di 7 provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi," kata Jokowi.
Laporan yang diterima kepala negara juga menyebutkan bahwa stok cabai besar mengalami defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah pun diperkirakan defisit di 1 provinsi.
"Stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," katanya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wamenhan: Senjata Tanpa Ketahanan Pangan akan Kocar-Kacir!
Most Popular