Pakar IPB Minta Pemerintah Pertajam Anggaran Pertanian
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pakar HA IPB, Prof Bustanul Arifin meminta anggaran pertanian untuk dipertajam demi menciptakan ketahanan di dalam negeri.
"Saya melihat masih ada yang perlu ditajamkan. Konteksnya bukannya perhatian tapi menerjemahkan perhatian dalam rencana dan anggaran," ujarnya dalam CNBC Indonesia Food and Agriculture Summit 2021 "Stand Together The Food Crisis" secara virtual, Selasa (3/8/2021).
Dia menyinggung bagaimana poin anggaran Rp 30 triliun yang digunakan untuk subsidi pupuk. Berdasarkan penelitian, kajian dan diskusi dengan dewan pakar, ada hal-hal yang memang harus dipertajam.
"Subsidi pupuk diberikan melewati industri. Sekarang pemerintah sedang transisi mengubah subsidi menjadi subsidi langsung. Seperti apa, lahan berapa, terus sampai penggunaan kartu tani," katanya.
"Kenapa harus berubah seperti itu? Selama ini subsidi masih kurang tepat sasaran dalam konteks, petani di beberapa tempat over use. Apakah harus dikurangi tapi dialokasikan lebih tepat," imbuhnya.
Dalam konteks ini, lanjutnya, dia memahami bagaimana kondisi di lapangan terkait berapa sebetulnya anggaran. Dari situ terlihat apa yang harus dilakukan, bahkan menurutnya petani diarahkan subsidi menjadi subsidi yang lebih pasaran.
"Misalnya penggunaan pupuk yang akan menyehatkan tanah jangka panjang untuk peningkatan kapasitas produksi," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran/DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan bahwa dalam nota keuangan 2021 sudah sangat baik melihat anggaran pembangunan pangan yang tak hanya ketersediaan tapi akses, nutrisi dan keamanannya.
"Bagaimana kita melakukan strategi kebijakan pembangunan ketahanan pangan mulai dari ketersediaan produktivitas tata kelola sumber daya air dan juga sampai rantai pasok ini yang kemudian kita bedah," pungkasnya.
(yun/yun)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rektor IPB Bicara Tantangan Pertanian, Teknologi Hingga SDM
