Sederet Jurus Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Adanya potensi gangguan keamanan pangan membuat Indonesia perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan. Tahun lalu FAO mengungkapkan ancaman di sektor pangan seperti terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan.

Bahkan World Food Program (2020) juga memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan, naik 82% dari sebelum pandemi Covid-19.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menghadapi ancaman ini, salah satunya dengan pembangunan food estate untuk penguatan sistem pangan nasional. Salah satu Food Estate ini ada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Berbagai pembatasan selama pandemi dan early warning crisis dari FAO meningkatkan awareness kita akan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Untuk itu presiden mencanangkan proyek food estate dan berbagai kementerian dan lembaga kerjasama membangun proyek ini, dan dilakukan dengan sistem korporasi," kata Airlangga dalam Food and Agriculture Summit 2021, Selasa (3/8/2021).

Baca: Airlangga Bicara Ketangguhan Pertanian RI Saat Pandemi

Dengan sistem tersebut petani yang berkumpul dalam bentuk koperasi atau Gapoktan akan lebih mudah mendapatkan akses pendampingan dan pembiayaan. Skema ini juga memudahkan petani mendapatkan fasilitas lain yang disediakan pemerintah yang bekerja sama dengan BUMN dan Swasta.

"Model korporasi ini akan membuat petani semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu pencanangan one village one product atau one pesantren one product bisa memudahkan pendampingannya dalam penerapan teknologi , sertifikasi, hingga pembangunan sistem logistik terpadu," kata dia.

Airlangga menambahkan hal penting lainnya adalah menyiapkan cold storage yang bisa membuat petani mendapatkan hasil optimal baik on farm atau off farm. Program lain adalah holtikultura berorientasi ekspor yang terbukti meningkatkan pendapatan petani.

"Dalam model tersebut dan ada peran mitra yang menjadi off taker dan menyediakan bibit unggul, kemudian dari pendampingan sampai pengemasan yang menarik," ujar Airlangga.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan kemudahan ekspor sehingga daya saing produk holtikultura meningkat. Apalagi Indonesia memiliki produk makanan eksotik yang tidak dimiliki negara lain dan permintaannya tengah meningkat

Dari sisi pembiayaan memberikan kemudahan dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster selama masa pandemi. Pemerintah juga memberikan perpanjangan subsidi 3% selama 6 bulan sampai akhir 2021. Program lainnya adalah peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas penanaman kebun sawit dan menjaga luasan lahan kelapa sawit agar optimal. Selain itu dilakukan pula upaya untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan.

"Target peremajaan sawit rakyat (PSR) 2021 seluas 180 ribu hektar berpotensi dapat menyerap petani swadaya 2,6 juta dan pekerja non pekebun 4,3 juta. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," pungkas Airlangga.

Sektor pangan menjadi salah satu yang tahan banting dan tetap tumbuh selama pandemi Covid-19 terjadi. Pada momentum pemulihan tahun ini, sektor pertanian juga tetap tumbuh dengan kontribusinya 2,95% dari PDB di kuartal I-2021 dan 1,75% pada 2020.

"Ekonomi Indonesia yang mulai membaik merupakan dampak upaya yang dilakukan dari sisi penanganan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang diibaratkan gas dan rem. Dari sisi lapangan usaha 64,5% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Dari semuanya hanya pertanian yang tetap tangguh," kata dia.

Baca: Menko Airlangga: Dana Pemulihan Ekonomi Sudah Cair Rp 355 T!

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Dibuka Airlangga, Yuk Kupas Tuntas Ketahanan Pangan