Bedah UU

Ini Isi Revisi UU Minerba: Musuh Pemda, Kawan Pengusaha

News - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
12 May 2020 12:02
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (CNBC Indonesia/Anisatul Umah)

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Perubahan apa saja yang perlu kita perhatikan?

Dalam pandangan mini fraksi hampir semua menyetujui draft RUU Minerba, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang menolak pengesahan karena alasan momentum yang tidak tepat di tengah fokus pemerintah dan masyarakat terhadap pandemi.

Secara total 143 (dari total 217) pasal diubah, atau sekitar 80% dari jumlah pasal di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Secara rinci, ada 51 pasal ditambah, 83 pasal diubah, dan 9 pasal dihapus. Pasal apa saja yang berubah drastis dan apa signifikansinya terhadap industri pertambangan? Berikut ini ulasan Tim Riset CNBC Indonesia.


Perubahan yang paling kentara tentu saja adalah penyederhanaan izin (debirokratisasi). Hal ini terlihat jelas dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Dengan UU baru, di ayat 3 (pasal 5), cukup Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai hal teknis tersebut.

[Gambas:Video CNBC]



Semangat debirokratisasi juga terlihat dari penghapusan konsep dualisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi (pada pasal 1 ayat 8 dan 9). Dalam UU yang baru, hanya ada satu IUP. Demikian juga IUP Khusus (IUPK) tak lagi memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi.

IUP menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi. Sebelumnya, IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Kini, cukup sekali.

 

Jika dulu deret yang harus dipenuhi dalam IUP berjajar dari poin A sampai X (sebanyak 24 item), maka kini hanya dari A sampai M (total 13 item). Izin eksplorasi pun kini bisa diperpanjang selama 1 tahun (sebagaimana diatur di pasal 42A).

Pemegang IUP pun boleh memiliki lebih dari satu IUP dan IUPK. Syaratnya, dia harus BUMN atau swasta yang memegang IUP komoditas non-logam dan mineral. Bahkan, IUP mineral logam dan batu bara tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha). Penambang-penambang skala kecil kini bisa mendapatkan IUP untuk eksplorasi di Wilayah IUP (WIUP) yang kecil.

Namun, penyederhanaan izin usaha itu dibarengi dengan munculnya izin tambahan untuk aktivitas pendukungnya, yakni Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Keduanya disisipkan di ayat 13 pasal 1.



Baca selanjutnya: RUU Minerba Jadi Musuh Pemda
Sentralisasi & Relaksasi Kebijakan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading