Terungkap Kenapa Menhub Tak Setop KRL Saat Ada Kasus Covid-19

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
06 May 2020 18:35
Pengunjung mengugunakan transportasi KRL di Stasiun Tujuan Bogor-Jakarta Kota, Kamis,12/3/2020. Paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait risiko penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19 via transportasi salah satunya KRL commuterline rute Bogor-Depok-Jakarta Kota berisiko tinggi menjadi area penyebaran virus corona terbesar. Beberapa penumpang juga menggunakan masker guna antisipasi penyebaran virus. Pantauan CNBC Indonesia Penumpang yang telah menumpuk mulai berjalan merangsek mendekati arah datangnya kereta. Jam-jam sibuk kendaraan umum dimana banyak para pekerja yang memulai aktivitasnya sehingga terlihat tidak ada tempat untuk bergerak.   (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Penumpang KRL (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan operasional KRL Jabodetabek. Pernyataan tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa.

"Ada 3 penumpang positif bisa berpergian dengan KRL. Apakah KRL ini tidak bisa dihentikan sementara atau memang ada protokol kesehatannya?" tanya Nurhayati dalam rapat yang berlangsung virtual, Rabu (6/5/20).

Budi Karya lantas menjawab dengan tegas bahwa KRL harus tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, menurutnya diambil bukan tanpa alasan.

"Saya berbeda pendapat dengan Ibu Nurhayati tadi. Bahwa KRL itu harus tetap dijalankan. Ibu tahu bahwa dari setiap hari 1 juta (penumpang), sekarang ini hanya berlangsung kira-kira 20%," katanya.



Alasannya, lanjut Budi Karya, Pemerintah ingin tetap hadir mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini para pekerja sejumlah sektor yang tetap harus bekerja sesuai dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Siapa yang naik itu? yang naik itu adalah rakyat kecil yang harus bekerja. Dengan kereta api dia hanya mengeluarkan Rp 8.000. Kalau dia naik taksi harus keluarkan Rp 20.000 dan sebagainya bahkan Rp 100.000," tandasnya.

Sehingga protokol kesehatan tetap dilaksanakan di dalam penyelenggaraan KRL Jabodetabek. Selama ini, pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap stasiun KRL.

"Oleh karenanya kita memang sudah sepakati harus tetap jalan tapi protokol kesehatan harus dilakukan. Nah tadi ditanya bahwa di titik itu harus lebih ketat, kami sesuai kompetensi kami melakukan suatu tes terhadap panas dan batuk," beber Budi Karya.

"Tapi untuk diketahui sekarang ini ada juga orang itu tidak panas, tidak batuk, dan tidak ada gejala, bahkan di swab masih oke, dia membawa itu (virus). Nah ini lah kami minta Komisi V koordinasi ke komisi IX untuk melakukan ini," lanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terkait operasi KRL, apalagi ada kasus positif penumpang KRLĀ JabodetabekĀ dari hasil tes.

"3 positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yg kami sampling dgn test swab PCR. Ini artinya KRL yg masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sdh dilaporkan ke gugus tugas pusat & kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL," kata pria yang biasa disapa Kang Emil ini dalam akun Twitternya, Senin (4/5).

[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi) Next Article Ada Perubahan, Ini Jalur Baru KRL Jabodetabek

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular