Catat, Ini Saran Guru Besar & Rektor UI Soal Anggaran Pandemi
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
05 May 2020 20:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Menyikapi menurunnya pertumbuhan ekonomi yang juga berbanding lurus dengan daya beli masyarakat, Tim Ahli yang terdiri Rektor Universitas Indonesia (UI) serta sejumlah guru besar UI memberi rekomendasi kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19.
Secara teknis, pemerintah bisa membagi fokus penanganan-19 dari sisi ekonomi menjadi dua periode utama, yaitu periode jangka pendek dan mendesak (emergency response: disaster relief process, lives first) dan periode jangka menengah (minimize recession).
Pada periode jangka pendek dan mendesak, ada dua pihak yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni pekerja atau rumah tangga dan perusahaan atau industri. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan kebijakan asuransi sosial (social insurance) untuk kelompok yang paling rentan atau untuk semua masyarakat (universal coverage).
Kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan program yang telah dimiliki sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Program Pangan Non Tunai atau memberikan transfer uang tanpa syarat.
Selain itu, kelompok kelas menengah juga perlu mendapat perhatian khusus setelah kelompok paling rentan. karena akan mulai terdampak jika pandemi terjadi semakin panjang. Selain itu, perlu perhatian kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar cicilan khususnya UMKM seperti kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, e-commerce, serta gig-economy
Pada sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (liquidity constraints) dan kredit macet (non performing loan). Bank Sentral bisa membeli surat utang pemerintah (government bonds) yang dapat menurunkan suku bunga.
Di samping itu, likuiditas dari lembaga keuangan non-perbankan, terutama asuransi dan dana pensiun perlu juga mendapatkan perhatian. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi misalnya tekanan likuiditas dari sisi dana pensiun sebagai akibat dari penarikan jaminan hari tua (JHT) para pekerja yang mengalami PHK.
"Kebijakan makro-mikro ekonomi sangat diperlukan untuk Indonesia agar tetap tumbuh setelah badai ini berlalu. Kebijakan pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berdiam diri di rumah sebaiknya terus dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah di dalam mengedepankan penyelamatan nyawa sebanyak-banyaknya sebagai bentuk paradigma disaster relief untuk menyelamatkan perekonomian bangsa." kata Rektor UI Ari Kuncoro, Selasa (5/5).
Selain itu, salah satu yang disorot adalah anggaran untuk ibukota baru. Alokasi itu dinilai bisa dipinggirkan saat ini. Sehingga pemerintah dapat merelokasi anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan ibukota negara yang akan memakan biaya yang sangat besar.
Sementata itu, pada kebijakan jangka menengah, Tim perlu proses meminimalkan resesi pascapandemi ketika perekonomian mengalami double hit, baik dari dalam dan luar negeri, tidak hanya di sisi fiskal.
Sejumlah usulan kebijakan jangka menengah diantaranya memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci. Selanjutnya, menjaga kesinambungan sektor pangan, makanan dan minuman.
Karena sektor pangan juga memerlukan perhatian dengan semakin terbatasnya jumlah yang diperdagangkan dalan perdagangan internasional terutama beras. Dengan turunnya permintaan, harga akan cenderung turun di bawah biaya produksi, untuk itu, pemerintah harus mensubsidi biaya input atau melakukan mekanisme harga batas bawah atau masuk ke pasar untuk melakukan pembelian.
Dari sisi upaya-upaya pemulihan agregate demand. Penghapusan pajak seperti PPN dan PPh setelah pandemi akan membantu mendorong permintaan (demand). Selain itu, pemerintah harus memberi stimulus kepada rumah tangga untuk mengonsumsi barang manufaktur, dan sektor jasa seperti restoran, hotel dan pariwisata serta angkutan dan penerbangan.
Fleksibilitas atas batas defisit sangat perlu dipertimbangkan kembali mengingat paket kebijakan memberi beban yang lebih besar kepada anggaran pemerintah. Terakhir, suku bunga dan inflasi rendah merupakan prasyarat pemulihan ekonomi di jangka menengah dan panjang.
"Policy brief ini akan diberikan kepada pemerintah dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menjaga keseimbangan antara keselamatan, kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tanpa memprioritaskan antara satu dengan lainnya," kata Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris.
(gus) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Secara teknis, pemerintah bisa membagi fokus penanganan-19 dari sisi ekonomi menjadi dua periode utama, yaitu periode jangka pendek dan mendesak (emergency response: disaster relief process, lives first) dan periode jangka menengah (minimize recession).
Pada periode jangka pendek dan mendesak, ada dua pihak yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni pekerja atau rumah tangga dan perusahaan atau industri. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan kebijakan asuransi sosial (social insurance) untuk kelompok yang paling rentan atau untuk semua masyarakat (universal coverage).
Selain itu, kelompok kelas menengah juga perlu mendapat perhatian khusus setelah kelompok paling rentan. karena akan mulai terdampak jika pandemi terjadi semakin panjang. Selain itu, perlu perhatian kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar cicilan khususnya UMKM seperti kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, e-commerce, serta gig-economy
Pada sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (liquidity constraints) dan kredit macet (non performing loan). Bank Sentral bisa membeli surat utang pemerintah (government bonds) yang dapat menurunkan suku bunga.
Di samping itu, likuiditas dari lembaga keuangan non-perbankan, terutama asuransi dan dana pensiun perlu juga mendapatkan perhatian. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi misalnya tekanan likuiditas dari sisi dana pensiun sebagai akibat dari penarikan jaminan hari tua (JHT) para pekerja yang mengalami PHK.
"Kebijakan makro-mikro ekonomi sangat diperlukan untuk Indonesia agar tetap tumbuh setelah badai ini berlalu. Kebijakan pemerintah yang mengajak masyarakat untuk berdiam diri di rumah sebaiknya terus dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah di dalam mengedepankan penyelamatan nyawa sebanyak-banyaknya sebagai bentuk paradigma disaster relief untuk menyelamatkan perekonomian bangsa." kata Rektor UI Ari Kuncoro, Selasa (5/5).
Selain itu, salah satu yang disorot adalah anggaran untuk ibukota baru. Alokasi itu dinilai bisa dipinggirkan saat ini. Sehingga pemerintah dapat merelokasi anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan ibukota negara yang akan memakan biaya yang sangat besar.
Sementata itu, pada kebijakan jangka menengah, Tim perlu proses meminimalkan resesi pascapandemi ketika perekonomian mengalami double hit, baik dari dalam dan luar negeri, tidak hanya di sisi fiskal.
Sejumlah usulan kebijakan jangka menengah diantaranya memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci. Selanjutnya, menjaga kesinambungan sektor pangan, makanan dan minuman.
Karena sektor pangan juga memerlukan perhatian dengan semakin terbatasnya jumlah yang diperdagangkan dalan perdagangan internasional terutama beras. Dengan turunnya permintaan, harga akan cenderung turun di bawah biaya produksi, untuk itu, pemerintah harus mensubsidi biaya input atau melakukan mekanisme harga batas bawah atau masuk ke pasar untuk melakukan pembelian.
Dari sisi upaya-upaya pemulihan agregate demand. Penghapusan pajak seperti PPN dan PPh setelah pandemi akan membantu mendorong permintaan (demand). Selain itu, pemerintah harus memberi stimulus kepada rumah tangga untuk mengonsumsi barang manufaktur, dan sektor jasa seperti restoran, hotel dan pariwisata serta angkutan dan penerbangan.
Fleksibilitas atas batas defisit sangat perlu dipertimbangkan kembali mengingat paket kebijakan memberi beban yang lebih besar kepada anggaran pemerintah. Terakhir, suku bunga dan inflasi rendah merupakan prasyarat pemulihan ekonomi di jangka menengah dan panjang.
"Policy brief ini akan diberikan kepada pemerintah dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menjaga keseimbangan antara keselamatan, kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tanpa memprioritaskan antara satu dengan lainnya," kata Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris.
(gus) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Most Popular