Rupiah Loyo di Rp 16.350/US$, Apa Kabar APBN?

Mengutip analisis sensitivitas asumsi makro APBN 2020, setiap pelemahan rupiah rerata Rp 100/US$ dalam setahun ini akan membuat penerimaan negara bertambah Rp 4,9-5,6 triliun. Belanja negara juga bertambah, tetapi 'hanya' Rp 3,6-3,8 triliun.

Artinya, secara neto beban APBN berkurang Rp 1,3-1,8 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran bisa dikurangi.

Sekarang kondisinya rata-rata kurs rupiah terhadap dolar AS adalah Rp 14.168.73/US$ yang berarti ada selisih Rp 231,37/US$. Apabila sampai akhir tahun selisih ini tidak berubah (plus faktor lain diasumsikan tidak berubah/ceteris paribus), maka beban APBN 2020 malah bertambah Rp 3,01-4,16 triliun. Defisit anggaran akan semakin melebar.

Baca:Negara Lain Guyur Triliunan Perangi Covid-19, RI Berapa Nih?

Namun itu hanya dari sisi kurs. Masalahnya, asumsi makro di APBN 2020 sudah harus diubah karena deviasinya lumayan jauh.

Misalnya pertumbuhan ekonomi, yang diasumsikan 5,3%. Sepertinya tahun ini mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pun sangat sulit, atau bahkan mustahil.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik tahun ini di kisaran 4,2-4,6%, titik tengah di 4,4%. Katakanlah itu yang jadi calon realisasi pertumbuhan ekonomi 2020.

Baca:Corona Bisa Bikin Pertumbuhan Ekonomi RI Terendah Sejak 2001

Setiap pertumbuhan ekonomi berkurang 1 poin persentase, pendapatan negara di APBN 2020 akan berkurang Rp 16,8-20,2 triliun. Belanja negara memang berkurang, tetapi 'cuma' Rp 5,2-7,8 triliun. Secara neto ada defisit Rp 11,5-12,4 triliun.

Kalau pertumbuhan ekonomi 2020 ada di 4,4%, maka ada selisih 0,9 poin persentase. Artinya beban APBN 2020 akan bertambah dalam kisaran Rp 10,35-11,16 triliun. Lebih tinggi dari kelebihan akibat selisih di asumsi kurs.

Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk segera mengubah APBN 2020. Komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah dibuka, semoga tidak ada hambatan berarti.

"Presiden dan sudah ketemu pimpinan DPR dan saya sudah konsultasi Banggar (Badan Anggaran) dan Komisi XI bahkan KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan). Meskipun beliau masih reses, kita ingin agar DPR dapat informasi langsung, terkini, dan terlengkap dari pemerintah. Banyak policy yang bergerak terus, APBN 2020 pasti mengalami perubahan besar," jelas Sri Mulyani, Menteri Keuangan, baru-baru ini.

Baca:Sri Mulyani: APBN-P Sudah Pasti, Situasi Mendesak & Emergency

TIM RISET CNBC INDONESIA