Defisit APBN Tahun Ini Diprediksi Lebih Rendah dari 2019
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
02 March 2020 16:07
Jakarta, CNBC Indonesia- Defisit APBN 2020 diproyeksikan lebih kecil dibandingkan defisit 2019. Pemerintah dan DPR memperkirakan defisit anggaran tahun senilai Rp 300 triliun, lebih kecil dibandingkan 2019 senilai Rp 353 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan bahwa UU APBN 2020 yang disusun Pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan negara pada 2020 akan mencapai sekitar Rp 2.200 triliun, sementara kebutuhannya Rp 2.500 triliun.
Tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam UU APBN 2020, defisit anggaran dipatok Rp 307,2 triliun.
"Kebutuhan pengeluaran belanja 2020 meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi guna menarik investasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi," kata Luky, Sabtu (29/2/2020).
Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah akan mencari pembiayaan melalui lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), ataupun menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan melalui penerbitan SBN telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 68,2 triliun atau tumbuh 44,6%.
Sebelumnya kinerja APBN pada awal 2020, mencapai Rp 103,69 triliun atau 4,6% dari target pada APBN 2020. Defisit anggaran pada Januari mencapai Rp 36,1 triliun atau 0,21% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2019 senilai Rp 45,1 triliun atau 0,29% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara masih terkontraksi dibandingkan dengan tahun lalu karena dampak perekonomian global. Itu yang membuat penerimaan terutama dari sektor korporasi masih minus.
"Pelemahan ekonomi 2019 mulai terlihat pada PPh korporasi. Mereka adjustment terhadap jumlah pembayaran pajak mereka. Ini normalisasi dari kinerja tahun 2019 akan tercermin dalam PPh korporasi yang akan kita lihat hingga April nanti," ujarnya di Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Untuk belanja negara, telah terealisasi mencapai Rp 139,83 triliun atau sekitar 5,5%. Realisasi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 71,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 68,39 triliun.
"Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Dengan kondisi penerimaan dan belanja ini maka sepanjang Januari terjadi defisit keseimbangan primer sebesar Rp 13,6 triliun atau capai 113,2% dari target APBN 2020 yang hanya Rp 12 triliun.
(dob/dob) Next Article Live Now! Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN KiTa Terbaru
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan bahwa UU APBN 2020 yang disusun Pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan negara pada 2020 akan mencapai sekitar Rp 2.200 triliun, sementara kebutuhannya Rp 2.500 triliun.
Tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam UU APBN 2020, defisit anggaran dipatok Rp 307,2 triliun.
Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah akan mencari pembiayaan melalui lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), ataupun menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan melalui penerbitan SBN telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 68,2 triliun atau tumbuh 44,6%.
Sebelumnya kinerja APBN pada awal 2020, mencapai Rp 103,69 triliun atau 4,6% dari target pada APBN 2020. Defisit anggaran pada Januari mencapai Rp 36,1 triliun atau 0,21% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2019 senilai Rp 45,1 triliun atau 0,29% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara masih terkontraksi dibandingkan dengan tahun lalu karena dampak perekonomian global. Itu yang membuat penerimaan terutama dari sektor korporasi masih minus.
"Pelemahan ekonomi 2019 mulai terlihat pada PPh korporasi. Mereka adjustment terhadap jumlah pembayaran pajak mereka. Ini normalisasi dari kinerja tahun 2019 akan tercermin dalam PPh korporasi yang akan kita lihat hingga April nanti," ujarnya di Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Untuk belanja negara, telah terealisasi mencapai Rp 139,83 triliun atau sekitar 5,5%. Realisasi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 71,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 68,39 triliun.
"Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Dengan kondisi penerimaan dan belanja ini maka sepanjang Januari terjadi defisit keseimbangan primer sebesar Rp 13,6 triliun atau capai 113,2% dari target APBN 2020 yang hanya Rp 12 triliun.
(dob/dob) Next Article Live Now! Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN KiTa Terbaru
Most Popular