Defisit APBN Bengkak, Wamenkeu Janji Gak Sembarangan Ngutang
Tito Bosnia, CNBC Indonesia
19 May 2020 16:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 senilai Rp 1.028 triliun atau 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu naik dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu Rp 853 triliun atau 5,07% dari PDB.
"Ini yang harus kami cari duitnya," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (19/05/2020).
Ia menyebut, setidaknya ada lima strategi pembiayaan yang dilakukan pemerintah.
Pertama, optimalisasi sumber pembiayaan utang dan non tunai berupa pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).
"Lalu kedua pinjaman-pinjaman tunai fleksibel seperti upsize pinjaman program dari development partners, pinjaman ini tidak meningkat, bunganya lebih murah dari World Bank (WB). Lalu ketiga nambah utang lewat Surat Berharga Negara (SBN). Ini biar perekonomian tidak collapse," kata Suahasil.
Ia pun memastikan penerbitan utang dilakukan bukan sebagai tujuan, namun menjadi alat. Sehingga, dalam hal ini pemerintah sangat hati-hati dalam melakukannya.
"Karena kami sadar ini berutang dari resources di masa depan. Jadi ini gak sembarangan. Jadi kami harus melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar Suahasil.
(miq/miq) Next Article Defisit APBN Tahun Ini Diprediksi Lebih Rendah dari 2019
"Ini yang harus kami cari duitnya," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (19/05/2020).
Ia menyebut, setidaknya ada lima strategi pembiayaan yang dilakukan pemerintah.
"Lalu kedua pinjaman-pinjaman tunai fleksibel seperti upsize pinjaman program dari development partners, pinjaman ini tidak meningkat, bunganya lebih murah dari World Bank (WB). Lalu ketiga nambah utang lewat Surat Berharga Negara (SBN). Ini biar perekonomian tidak collapse," kata Suahasil.
Ia pun memastikan penerbitan utang dilakukan bukan sebagai tujuan, namun menjadi alat. Sehingga, dalam hal ini pemerintah sangat hati-hati dalam melakukannya.
"Karena kami sadar ini berutang dari resources di masa depan. Jadi ini gak sembarangan. Jadi kami harus melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar Suahasil.
(miq/miq) Next Article Defisit APBN Tahun Ini Diprediksi Lebih Rendah dari 2019
Most Popular