Jokowi Buka-bukaan Keputusan Tak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS
Muhammad Choirul, CNBC Indonesia
12 February 2020 18:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo buka-bukaan perihal keputusan pemerintah tidak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS. Ditemui selepas melantik Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020), Jokowi mengatakan keputusan itu bertujuan untuk melindungi ratusan juta orang penduduk Indonesia.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujarnya.
Kemudian, Jokowi juga memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengidentifikasi satu per satu dari 689 WNI yang ada di sana. Tujuannya agar data pemerintah komprehensif.
"Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu bisa dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi.
"Ketiga, dari identifikasi dan verifikasi ini akan keliatan. Kita memang masih beri peluang untuk yang yatim, yatim piatu, berada di posisi anak-anak di bawah 10 tahu. Tapi kita belum tahu ada atau tidak ada. Tapi pemerintah tegas untuk hal ini," lanjutnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," lanjutnya.
(miq) Next Article Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS ke Tanah Air
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujarnya.
Kemudian, Jokowi juga memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengidentifikasi satu per satu dari 689 WNI yang ada di sana. Tujuannya agar data pemerintah komprehensif.
"Ketiga, dari identifikasi dan verifikasi ini akan keliatan. Kita memang masih beri peluang untuk yang yatim, yatim piatu, berada di posisi anak-anak di bawah 10 tahu. Tapi kita belum tahu ada atau tidak ada. Tapi pemerintah tegas untuk hal ini," lanjutnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," lanjutnya.
(miq) Next Article Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS ke Tanah Air
Most Popular