Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS ke Tanah Air

News - Ratu Rina Windarty, CNBC Indonesia
12 February 2020 10:51
Demikian disampaikan Mahfud selepas rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md seperti dikutip cnnindonesia.com, Rabu (12/2/2020).

"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," lanjutnya.


Berdasarkan data terbaru, terdapat 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. Angka itu lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya, yaitu 660 WNI.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan pemerintah masih akan mendata jumlah valid WNI eks ISIS dan identitas secara lengkap. Sementara untuk kepulangan anak-anak akan dipertimbangkan kembali.

"Untuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak, yatim piatu," ujar Mahfud.

Beberapa waktu belakangan, pemulangan WNI eks ISIS menjadi perdebatan publik. Ada yang sepakat memulangkan mereka, ada yang tidak. Salah satu yang menolak adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang menilai tindakan mereka bertentangan dengan Pancasila.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2020), Mahfud bilang ada kecenderungan mereka tidak akan dibawa ke Tanah Air.

"Kecenderungannya mungkin gak dipulangkan," ujar Mahfud.



Namun, lantaran menyangkut prosedur hukum, pemerintah membentuk tim yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius. Tim itu akan membuat draft.

"Draft pertama jangan dipulangkan karena ini aturan hukum ini. Kalau aturan hukum sudah ada kita tunjukkan kalau belum ada dibuat aturan hukumnya. Kedua dipulangkan dengan alasan ini, dasar hukum ini, deradikalisasinya dengan cara ini," kata Mahfud.

"Dua pilihan ini akan selesai kira-kira bulan April dan koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme itu kan wapres (Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin). Kita bawa ke wapres, itu disempurnakan, nanti bulan Mei atau Juni presiden akan memutuskan salah satu di antara dua draft ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi pun sudah buka suara soal rencana pemerintah terkait FTF. Secara pribadi, Jokowi tidak mau memulangkan mereka.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

"Ini belum ratas lho ya. Kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail. Keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya," lanjut eks Wali Kota Solo itu.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading