
Jokowi: Mulai Usaha di RI Butuh 13 hari, China Hanya 9 Hari
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 February 2020 11:19

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/eodb) Indonesia terus naik. Saat ini peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia masih stagnan di nomor 73, meski naik dari posisi 2014 lalu di nomor 120.
Siang ini, Jokowi melakukan rapat terbatas untuk memberikan arahan terkait perbaikan peringkat kemudahan berusaha tersebut. Jokowi ingin peringkat Indonesia naik ke posisi 40.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan banyaknya prosedur dan waktu memulai usaha di Indonesia dengan di China.
"Saya beri contoh terkait dengan waktu memulai usaha, di negara kita ini membutuhkan 11 prosedur, waktunya 13 hari. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok misalnya, prosedurnya hanya 4, waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," jelas Jokowi dalam rapat yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Jokowi meminta Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia, untuk memantau komponen-komponen kemudahan berusaha yang masih belum membaik. Contohnya soal memulai usaha, mendapatkan perizinan konstruksi, dan perdagangan antar negara di perbatasan.
"Saya minta Menko Perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring evaluasi berkala, sehingga kita bisa pastikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," kata Jokowi.
(wed/wed) Next Article Mimpi Jokowi: Peringkat Kemudahan Berusaha Naik ke Urutan 40
Siang ini, Jokowi melakukan rapat terbatas untuk memberikan arahan terkait perbaikan peringkat kemudahan berusaha tersebut. Jokowi ingin peringkat Indonesia naik ke posisi 40.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan banyaknya prosedur dan waktu memulai usaha di Indonesia dengan di China.
Jokowi meminta Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia, untuk memantau komponen-komponen kemudahan berusaha yang masih belum membaik. Contohnya soal memulai usaha, mendapatkan perizinan konstruksi, dan perdagangan antar negara di perbatasan.
"Saya minta Menko Perekonomian dan BKPM membuat dashboard monitoring evaluasi berkala, sehingga kita bisa pastikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," kata Jokowi.
(wed/wed) Next Article Mimpi Jokowi: Peringkat Kemudahan Berusaha Naik ke Urutan 40
Most Popular