Konflik Isreal-Palestina, Jalan Mendaki Demi Eksistensi
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
30 January 2020 13:58
Berkebalikan dengan Israel, Palestina lebih susah mendapat status sebagai negara yang diakui dunia. Pada 2011, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah memasukkan permintaan untuk menjadi anggota PBB.
Namun jalan ke arah sana sangat terjal. Untuk menjadi negara yang diakui PBB, Palestina harus mendapat suara dari dua pertiga anggota lainnya. Plus tidak ada veto.
Veto ini yang susah. AS, sebagai salah satu negara pendiri PBB, punya hak veto dan kemungkinan besar akan menggunakannya melawan kehendak Palestina menjadi anggota PBB.
Pada 2012, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi negara peninjau non-anggota di PBB. Permintaan tersebut disetujui melalui voting pada 29 November 2019 dan menjadi Resolusi No 67/19. Status ini disebut sebagai pengakuan de facto dari PBB bahwa Palestina adalah negara berdaulat.
Per Juli 2019, 138 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Namun karena ada risiko veto dari AS, modal ini belum bisa dimanfaatkan untuk membuat Palestina menjadi anggota PBB.
Sudah banyak upaya diplomasi untuk menjembatani konflik Israel-Palestina seperti kesepakatan Camp David pada 2000. Namun sampai saat ini masih saja belum ada tanda-tanda perdamaian.
Dalam sidang Majelis Umum di New York pada 2012, terlihat bahwa upaya diplomasi melalui PBB tidak berhasil. Negara seperti Iran memilih walk out ketika perwakilan Israel menyampaikan pidato, begitu pula sebaliknya.
Konflik Israel-Palestina sejatinya adalah urusan eksistensi. Masing-masing ingin menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia.
Masalahnya, konflik ini menjadi rumit karena melibatkan pihak luar. Jadi para 'beking' itu, baik di sisi Israel maupun Palestina, harus menyingkirkan ego mereka untuk mencapai resolusi atas konflik Israel-Palestina. Sebab peran mereka dominan dalam melanggengkan Israel-Palestina.
TIM RISET CNBCÂ INDONESIA
(aji/sef)
Namun jalan ke arah sana sangat terjal. Untuk menjadi negara yang diakui PBB, Palestina harus mendapat suara dari dua pertiga anggota lainnya. Plus tidak ada veto.
Veto ini yang susah. AS, sebagai salah satu negara pendiri PBB, punya hak veto dan kemungkinan besar akan menggunakannya melawan kehendak Palestina menjadi anggota PBB.
Pada 2012, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi negara peninjau non-anggota di PBB. Permintaan tersebut disetujui melalui voting pada 29 November 2019 dan menjadi Resolusi No 67/19. Status ini disebut sebagai pengakuan de facto dari PBB bahwa Palestina adalah negara berdaulat.
Per Juli 2019, 138 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Namun karena ada risiko veto dari AS, modal ini belum bisa dimanfaatkan untuk membuat Palestina menjadi anggota PBB.
Sudah banyak upaya diplomasi untuk menjembatani konflik Israel-Palestina seperti kesepakatan Camp David pada 2000. Namun sampai saat ini masih saja belum ada tanda-tanda perdamaian.
Dalam sidang Majelis Umum di New York pada 2012, terlihat bahwa upaya diplomasi melalui PBB tidak berhasil. Negara seperti Iran memilih walk out ketika perwakilan Israel menyampaikan pidato, begitu pula sebaliknya.
Konflik Israel-Palestina sejatinya adalah urusan eksistensi. Masing-masing ingin menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia.
Masalahnya, konflik ini menjadi rumit karena melibatkan pihak luar. Jadi para 'beking' itu, baik di sisi Israel maupun Palestina, harus menyingkirkan ego mereka untuk mencapai resolusi atas konflik Israel-Palestina. Sebab peran mereka dominan dalam melanggengkan Israel-Palestina.
TIM RISET CNBCÂ INDONESIA
(aji/sef)
Pages
Most Popular