Internasional
Top Pak Jokowi, RI-Tunisia Tolak Peta Palestina Trump di PBB
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
06 February 2020 12:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak proposal perdamaian Presiden Donald Trump soal Israel dan Palestina, beredar awal pekan kemarin.
Draf itu disirkulasi oleh Indonesia dan Tunisia. Sebagaimana dikutip dari Harretz.com, draf itu mengutuk aneksasi (penggabungan wilayah) yang dilakukan Israel.
"Resolusi menekankan pada aneksasi yang ilegal dari tiap bagian Palestina yang diduduki," tulis media tersebut.
Sebelumnya PBB diperkirakan akan membahas soal proposal perdamaian Trump untuk Israel dan Palestina akhir pekan ini. Presiden Palestina Mahmoud Abbas diperkirakan akan berbicara di depan dewan.
Kemungkinan pemungutan suara juga akan dilakukan. Walau demikian draf tersebut rawan di veto oleh AS.
Trump mengumumkan proposal yang ia sebut "kesepakatan abad ini" untuk Israel-Palestina. Proposal itu berisi peta baru kedua wilayah.
Sebagaimana dilansir dari media Israel, The Jerussalem Post, isi proposal Trum antara lain Palestina tetap akan memiliki wilayah Tepi Barat. Namun meski mendominasi di Tepi Barat, 20% wilayah itu akan jatuh ke tangan Israel.
Yerussalem yang juga di Tepi Barat akan jadi ibu kota Israel. Semua permukiman Israel di wilayah ini tetap dipertahankan.
Palestina akan memiliki daerah Yerussalem Timur. Seperti Kafr Akab, Abu Dis dan setengah dari Shuafat.
Israel akan mempertahankan Lembah Yordan. Palestina akan kehilangan tanah di Negev, dekat perbatasan Gaza dan Mesir.
Karena posisi Tepi Barat dan Gaza berjauhan, maka Palestina akan diberi jalur khusus untuk menuju kedua wilayah. Namun kontrol perbatasan akan dikendalikan Israel.
Pengakuan akan negara Palestina, meski sudah diakui PBB, baru akan diberikan empat tahun kemudian. Namun dengan sejumlah persyaratan, sepertitidak mendanai kelompok jihadis dan Hamas.
Jika syarat itu diakui maka AS akan mengakui Palestina sebagai negara. Bahkan membuat rancangan ekonomi untuk membantu negara tersebut.
Israel dan Palestina bagai air dan minyak, tidak bisa disatukan. Perseteruan kedua negara tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun dan belum ada penyelesaian yang memuaskan.
Sementara itu, Uni Eropa (UE) mengeluarkan komentar yang menolak proposal Trump. Dalam keputusan resminya ke publik, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borell menilai rencana Trump jauh di luar paramenter persetujuan internasional.
"Jika diimplementasikan, pasti tak akan berjalan tanpa tantangan," kata Borell sebagaimana dilansir dari Reuters, Rabu (5/2/2020).
(sef/sef) Next Article Konflik Isreal-Palestina, Jalan Mendaki Demi Eksistensi
Draf itu disirkulasi oleh Indonesia dan Tunisia. Sebagaimana dikutip dari Harretz.com, draf itu mengutuk aneksasi (penggabungan wilayah) yang dilakukan Israel.
"Resolusi menekankan pada aneksasi yang ilegal dari tiap bagian Palestina yang diduduki," tulis media tersebut.
Kemungkinan pemungutan suara juga akan dilakukan. Walau demikian draf tersebut rawan di veto oleh AS.
Trump mengumumkan proposal yang ia sebut "kesepakatan abad ini" untuk Israel-Palestina. Proposal itu berisi peta baru kedua wilayah.
Sebagaimana dilansir dari media Israel, The Jerussalem Post, isi proposal Trum antara lain Palestina tetap akan memiliki wilayah Tepi Barat. Namun meski mendominasi di Tepi Barat, 20% wilayah itu akan jatuh ke tangan Israel.
 Foto: Peta Penampakan Negara Palestina baru Ala Trump dan israel (Twitter Trump) |
Yerussalem yang juga di Tepi Barat akan jadi ibu kota Israel. Semua permukiman Israel di wilayah ini tetap dipertahankan.
Palestina akan memiliki daerah Yerussalem Timur. Seperti Kafr Akab, Abu Dis dan setengah dari Shuafat.
Israel akan mempertahankan Lembah Yordan. Palestina akan kehilangan tanah di Negev, dekat perbatasan Gaza dan Mesir.
Karena posisi Tepi Barat dan Gaza berjauhan, maka Palestina akan diberi jalur khusus untuk menuju kedua wilayah. Namun kontrol perbatasan akan dikendalikan Israel.
Pengakuan akan negara Palestina, meski sudah diakui PBB, baru akan diberikan empat tahun kemudian. Namun dengan sejumlah persyaratan, sepertitidak mendanai kelompok jihadis dan Hamas.
Jika syarat itu diakui maka AS akan mengakui Palestina sebagai negara. Bahkan membuat rancangan ekonomi untuk membantu negara tersebut.
Israel dan Palestina bagai air dan minyak, tidak bisa disatukan. Perseteruan kedua negara tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun dan belum ada penyelesaian yang memuaskan.
Sementara itu, Uni Eropa (UE) mengeluarkan komentar yang menolak proposal Trump. Dalam keputusan resminya ke publik, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borell menilai rencana Trump jauh di luar paramenter persetujuan internasional.
"Jika diimplementasikan, pasti tak akan berjalan tanpa tantangan," kata Borell sebagaimana dilansir dari Reuters, Rabu (5/2/2020).
(sef/sef) Next Article Konflik Isreal-Palestina, Jalan Mendaki Demi Eksistensi
Most Popular