Omnibus Law Bisa Genjot Investasi? Tak Semudah Itu Ferguso..

Sama dengan Turki, Selandia Baru juga mengimplementasikan Omnibus Law untuk perpajakan yang tertuang dalam Taxation Act 2019. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (broad-base) dan bertarif rendah (low-rate) dalam rangka untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Kini beralih ke Australia yang juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu Omnibus Law di Australia adalah Act on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia.

Pendekatan omnibus juga diterapkan di negara yang menganut hukum sipil seperti Vietnam. Omnibus Law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration. Undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Cukai, dan Undang-undang Administrasi Perpajakan.

Ada pula Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan, serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Royalti, Undang-undang Pajak Cukai, Undang-undang Administrasi Perpajakan, dan Undang-undang Pajak Ekspor-Impor.

Dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik Omnibus Law bukan lah hal yang baru. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan terkait dengan perpajakan, perdagangan dan investasi.

Walau ada beberapa UU yang berdasarkan cirinya memiliki sifat seperti Omnibus Law, kebijakan ini masih tergolong baru di Indonesia. Beberapa UU yang memiliki sifat seperti Omnibus Law antara lain Perpu 1 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak

Indonesia berencana untuk menerbitkan Omnibus Law untuk menarik investasi yang tertuang dalam UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Saat ini sedang dalam tahap penggodokan.

Omnibus Law memang memiliki beberapa keuntungan. Menurut kajian Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Omnibus Law memiliki tiga manfaat.

Pertama, dengan Omnibus Law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus.

Kedua, dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema Omnibus Law menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar. Ketiga berfungsi sebagai payung hukum. Pemerintah optimis dengan adanya omnibus law ini terutama terkait UU Cipta Lapangan Kerja dapat menarik minat investor agar mau memarkirkan dananya ke Indonesia. Menurut rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin (24/1/2020), untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 6% per tahun maka Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp 4.800 triliun.

Realitanya saat ini RI hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5% sejak lima tahun terakhir. Realisasi investasi hingga kuartal tiga tahun 2019 pun tercatat hanya mencapai Rp 601,3 triliun. Masih sangat jauh dari target.



Untuk dapat menarik investor, maka iklim investasinya harus dibuat kondusif. Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam memilih negara mana yang layak untuk diberi kucuran dana.

Investor mengeluhkan aturan di Indonesia yang tidak jelas, tumpang tindih serta birokrasi berbelit-belit. Tak hanya itu investor juga menilai aturan ketenagakerjaan di Indonesia juga terlalu kaku. Oleh karena itu, pemerintah membuat gebrakan dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah digodok.

Namun karena baru pertama kali, alangkah baiknya pemerintah tak tergesa-gesa dan kembali meninjau urgensi secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Poin lain yang juga harus diperhatikan pemerintah adalah sebaiknya Omnibus Law tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipiil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar.

Yang terakhir adalah proses yang transparan dan kredibel tetap diperlukan. Dalam menggodok aturan ini, setiap elemen harus dilibatkan agar Omnibus Law ini benar-benar menjadi payung hukum milik bersama dan bukan golongan tertentu saja.




TIM RISET CNBC INDONESIA