Omnibus Law Bisa Genjot Investasi? Tak Semudah Itu Ferguso..

News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia
25 January 2020 18:01
Omnibus Law diharapkan dapat tarik minat investor untuk masuk ke indonesia. Namun pemerintah hadapi tantangan yang tak mudah.
Sama dengan Turki, Selandia Baru juga mengimplementasikan Omnibus Law untuk perpajakan yang tertuang dalam Taxation Act 2019. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (broad-base) dan bertarif rendah (low-rate) dalam rangka untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

Kini beralih ke Australia yang juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu Omnibus Law di Australia adalah Act on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia.

Pendekatan omnibus juga diterapkan di negara yang menganut hukum sipil seperti Vietnam. Omnibus Law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam diantaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration. Undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Cukai, dan Undang-undang Administrasi Perpajakan.


Ada pula Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes yang mengubah, menambahkan, serta mencabut beberapa pasal yang ada pada Undang-undang Pajak Penghasilan Badan Usaha, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Royalti, Undang-undang Pajak Cukai, Undang-undang Administrasi Perpajakan, dan Undang-undang Pajak Ekspor-Impor.

Dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik Omnibus Law bukan lah hal yang baru. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan terkait dengan perpajakan, perdagangan dan investasi.

Walau ada beberapa UU yang berdasarkan cirinya memiliki sifat seperti Omnibus Law, kebijakan ini masih tergolong baru di Indonesia. Beberapa UU yang memiliki sifat seperti Omnibus Law antara lain Perpu 1 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak

Indonesia berencana untuk menerbitkan Omnibus Law untuk menarik investasi yang tertuang dalam UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Saat ini sedang dalam tahap penggodokan.

Omnibus Law memang memiliki beberapa keuntungan. Menurut kajian Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Omnibus Law memiliki tiga manfaat.

Pertama, dengan Omnibus Law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus.

Kedua, dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema Omnibus Law menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar. Ketiga berfungsi sebagai payung hukum.
Tantangannya adalah....
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading