Sindir Industri, ESDM: Negara Lain Pakai Gas RI Efisien
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
14 January 2020 20:29
Jakarta, CNBC Indonesia- Harga gas tengah jadi bahasan hangat sejak disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyuarakan suara industri yang mengeluhkan mahalnya harga gas industri, dan meminta ditekan untuk bisa sentuh level US$ 6 per MMBTU.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Djoko Siswanto mengatakan untuk harga gas sudah diupayakan sejak diterbitkannya aturan pada 2016 lalu. Mulai dari penghapusan trader hingga mereview kontrak hulu.
"Kita upaya sesuaikan dengan Perpres terakhir, kita juga tak setujui kenaikan harga gas usulan badan usaha," kata Djoko, Selasa (14/1/2020).
Di satu sisi, Djoko juga menekankan soal pemanfaatan gas untuk domestik di tahun ini. Dengan disiapkannya alokasi lebih banyak, ia berharap industri juga bisa memanfaatkan secara optimal.
Harga gas baru diminta Jokowi untuk segera diusulkan setidaknya Maret mendatang. Saat gas sudah bisa diserap Industri sesuai harga yang diminta, dari pemerintah juga menginginkan agar pelaku industri bisa efisien agar produknya bisa bersaing dengan luar negeri.
Ia memberi contoh soal negara-negara luar negeri, di mana mereka impor gas dari Indonesia dengan harga yang juga tinggi tapi toh bisa efisien sehingga bisa hasilkan produk industri yang lebih kompetitif.
"Sebagian gas kita masih ekspor, untuk industri negara yang impor gas dari kita masih bisa kompetitif," ungkapnya.
Sebelumnya agar penurunan harga gas bisa cepat dilakukan, Jokowi memberikan tiga solusi yang mesti dipilih. Pertama pemangkasan jatah pemerintah di sisi hulu, kedua penerapan DMO atau domestic market obligation, lalu ketiga yakni impor gas dari luar negeri. Djoko Siswanto mengatakan akan mengusahakan gas yang disalurkan ke industri dengan harga US$ 6 per MMBTU sesuai permintaan presiden.
Pemerintah akan memberikan jatahnya agar harga gas terserbut bisa diserap PGN sesuai dengan kemampuannya. "Harga lelang yang sesuai keinginan PGN supaya dia bisa mencapai Us$ 6 di industri. Kan yang punya infra dia nih, dia berapa harga beli dia. US$ 6 kurangi biaya infra harga itulah dia beli LNG ini, nah PGN lagi menghitung," ungkapnya di Kementerian ESDM, Rabu malam, (08/01/2020).
Misalnya, imbuh Djoksis, harga di pasar spot US$ 4-5 per MMBTU, dengan harga tertinggi ini akan ditawarkan ke PGN karena menjadi prioritas. Jika kemampuan beli PGN di bawah pasar spot, pemerintah akan menyubsidi dengan memberikan jatahnya. Sehingga gas terbeli sesuai dengan kemampuan PGN dan gas tersalurkan dengan harga US$ 6 per MMBTU.
"Katakanlah US$ 4-5 per MMBTU, misal harga spot LNG yang dilelang. Namanya lelang kan yang tertinggi ya. Begitu katakan US$ 4 atau US$ 5 wah hulunya jadi berkurang keekonomiannya. Sesudah berapa yang bagian pemerintah dikurangi sehingga harga yang US$ 4 atau US$ 5 tadi hulunya, kontraktornya tidak berkurang bagian kontraktor tidak diganggu gugat. Tapi kita lagi nunggu PGN berapa yang mampu dia beli," jelasnya.
(gus) Next Article ESDM Kaji 2 Opsi Tekan Harga Gas, Impor Tak Masuk!
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Djoko Siswanto mengatakan untuk harga gas sudah diupayakan sejak diterbitkannya aturan pada 2016 lalu. Mulai dari penghapusan trader hingga mereview kontrak hulu.
"Kita upaya sesuaikan dengan Perpres terakhir, kita juga tak setujui kenaikan harga gas usulan badan usaha," kata Djoko, Selasa (14/1/2020).
Harga gas baru diminta Jokowi untuk segera diusulkan setidaknya Maret mendatang. Saat gas sudah bisa diserap Industri sesuai harga yang diminta, dari pemerintah juga menginginkan agar pelaku industri bisa efisien agar produknya bisa bersaing dengan luar negeri.
Ia memberi contoh soal negara-negara luar negeri, di mana mereka impor gas dari Indonesia dengan harga yang juga tinggi tapi toh bisa efisien sehingga bisa hasilkan produk industri yang lebih kompetitif.
"Sebagian gas kita masih ekspor, untuk industri negara yang impor gas dari kita masih bisa kompetitif," ungkapnya.
Sebelumnya agar penurunan harga gas bisa cepat dilakukan, Jokowi memberikan tiga solusi yang mesti dipilih. Pertama pemangkasan jatah pemerintah di sisi hulu, kedua penerapan DMO atau domestic market obligation, lalu ketiga yakni impor gas dari luar negeri. Djoko Siswanto mengatakan akan mengusahakan gas yang disalurkan ke industri dengan harga US$ 6 per MMBTU sesuai permintaan presiden.
Pemerintah akan memberikan jatahnya agar harga gas terserbut bisa diserap PGN sesuai dengan kemampuannya. "Harga lelang yang sesuai keinginan PGN supaya dia bisa mencapai Us$ 6 di industri. Kan yang punya infra dia nih, dia berapa harga beli dia. US$ 6 kurangi biaya infra harga itulah dia beli LNG ini, nah PGN lagi menghitung," ungkapnya di Kementerian ESDM, Rabu malam, (08/01/2020).
Misalnya, imbuh Djoksis, harga di pasar spot US$ 4-5 per MMBTU, dengan harga tertinggi ini akan ditawarkan ke PGN karena menjadi prioritas. Jika kemampuan beli PGN di bawah pasar spot, pemerintah akan menyubsidi dengan memberikan jatahnya. Sehingga gas terbeli sesuai dengan kemampuan PGN dan gas tersalurkan dengan harga US$ 6 per MMBTU.
"Katakanlah US$ 4-5 per MMBTU, misal harga spot LNG yang dilelang. Namanya lelang kan yang tertinggi ya. Begitu katakan US$ 4 atau US$ 5 wah hulunya jadi berkurang keekonomiannya. Sesudah berapa yang bagian pemerintah dikurangi sehingga harga yang US$ 4 atau US$ 5 tadi hulunya, kontraktornya tidak berkurang bagian kontraktor tidak diganggu gugat. Tapi kita lagi nunggu PGN berapa yang mampu dia beli," jelasnya.
(gus) Next Article ESDM Kaji 2 Opsi Tekan Harga Gas, Impor Tak Masuk!
Most Popular