Harga Gas Bukan Tahu Bulat, Pak Jokowi! Susah Mendadak Murah
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
07 January 2020 14:08
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyebut salah satu biang kerok mahalnya harga gas industri adalah harga yang terlalu tinggi di sektor hulu.
"Harga bahan baku gas di hulunya kita tinggi, jadi bahkan sebelum sampai ke PGN sudah di atas US$ 5 (per MMBTU), rata-rata US$ 5-7," kata Budi di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Senin (6/1/20).
Melihat tingginya harga gas di hulu juga tidak bisa dipukul rata. Perlu dilihat lagi di balik tingginya harga gas tersebut, misal soal tantangan pengembangan di lapangan. Harga gas yang diambil dari lepas pantai dan laut dalam, tentu beda dengan yang ada di daratan.
Untuk mengembangkan lapangan gas, kontraktor juga memerlukan kepastian pembeli agar bisa dihitung keekonomiannya. Acapkali lapangan gas ditemukan jauh lebih dulu ketimbang tumbuhnya permintaan industri.
Kontraktor, rata-rata butuh kepastian pembeli jangka panjang 5 sampai 20 tahun. Sementara, Indonesia kerap tidak bisa memberi jaminan penyerapan gas ini.
Ini pernah diungkap oleh mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada 2018 lalu, saat polemik harga gas industri mencuat.
"Kita tidak bisa pastikan demand dalam 7 tahun, siapa yang bisa pastikan deman dalam 20 tahun. Persoalan di kementerian, kami komitmen untuk deliver 100 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) 2018, yang terjadi off taker tidak ada," kata Arcandra saat memberi sambutan di acara The 7th International Indonesia Gas Infrastructure Conference & Exhibition IndoPIPE 2018, di Hotel Pullman, Selasa (25/9/2018).
Dampaknya, ia melanjutkan, beralih ke mekanisme take or pay. Lalu, ketidakpastian permintaan ini dirusak lagi dengan kontrak yang tidak jelas. Yakni, menggunakan kata "dapat" yang bisa diartikan iya atau tidak, terutama terkait harga gas.
Ketidakpastian di sektor hulu inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Jokowi, sebelum obrak-abrik harga gas industri di sisi hilir.
Perlu dicatat, berdasar RUEN, kebutuhan atas gas pada 2025 sebesar 9.200 MMSCFD. Bila Proyek Strategis Nasional (PSN) kategori migas yaitu Blok Masela, Indonesia Deep Water (IDD), Jambaran Tiung Biru, Jangkrik, dan Tangguh Train 3 telah rampung, produksi gas diyakini akan melebihi jumlah tersebut. Ini perlu segera disiati agar bisa terserap.
Tambahan lainnya, pemerintah juga harus mengingat bahwa harga gas di hulu sangat berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Sehingga langkah awal yang perlu dilakukan adalah review harga kontrak gas yang ada saat ini dan rencana ke depan.
(gus/gus)
"Harga bahan baku gas di hulunya kita tinggi, jadi bahkan sebelum sampai ke PGN sudah di atas US$ 5 (per MMBTU), rata-rata US$ 5-7," kata Budi di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Senin (6/1/20).
Melihat tingginya harga gas di hulu juga tidak bisa dipukul rata. Perlu dilihat lagi di balik tingginya harga gas tersebut, misal soal tantangan pengembangan di lapangan. Harga gas yang diambil dari lepas pantai dan laut dalam, tentu beda dengan yang ada di daratan.
Kontraktor, rata-rata butuh kepastian pembeli jangka panjang 5 sampai 20 tahun. Sementara, Indonesia kerap tidak bisa memberi jaminan penyerapan gas ini.
Ini pernah diungkap oleh mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada 2018 lalu, saat polemik harga gas industri mencuat.
"Kita tidak bisa pastikan demand dalam 7 tahun, siapa yang bisa pastikan deman dalam 20 tahun. Persoalan di kementerian, kami komitmen untuk deliver 100 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) 2018, yang terjadi off taker tidak ada," kata Arcandra saat memberi sambutan di acara The 7th International Indonesia Gas Infrastructure Conference & Exhibition IndoPIPE 2018, di Hotel Pullman, Selasa (25/9/2018).
Dampaknya, ia melanjutkan, beralih ke mekanisme take or pay. Lalu, ketidakpastian permintaan ini dirusak lagi dengan kontrak yang tidak jelas. Yakni, menggunakan kata "dapat" yang bisa diartikan iya atau tidak, terutama terkait harga gas.
Ketidakpastian di sektor hulu inilah yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Jokowi, sebelum obrak-abrik harga gas industri di sisi hilir.
Perlu dicatat, berdasar RUEN, kebutuhan atas gas pada 2025 sebesar 9.200 MMSCFD. Bila Proyek Strategis Nasional (PSN) kategori migas yaitu Blok Masela, Indonesia Deep Water (IDD), Jambaran Tiung Biru, Jangkrik, dan Tangguh Train 3 telah rampung, produksi gas diyakini akan melebihi jumlah tersebut. Ini perlu segera disiati agar bisa terserap.
Tambahan lainnya, pemerintah juga harus mengingat bahwa harga gas di hulu sangat berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Sehingga langkah awal yang perlu dilakukan adalah review harga kontrak gas yang ada saat ini dan rencana ke depan.
Next Page
Integrasi dari Hulu ke Hilir
Pages
Most Popular