Pak Jokowi, Sebagian Harga Gas Sudah di Bawah US$6 Loh..
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
08 January 2020 12:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan sebagian harga gas sudah di bawah US$ 6 per mmbtu.
"Sebagian sudah di bawah US$ 6/mmbtu. Konsumen di Kalimantan Timur seperti Pupuk Kaltim, Pabrik Amoniak, dan Pabrik Methanol," ungkapnya kepada media melalui pesan singkat, Selasa, (7/01/2020). Memang untuk harga gas yang bisa di bawah US$ 6 ini rata-rata lokasinya dekat dengan sumber gas.
Djoko menyebut, wilayah lain belum bisa di bawah US$ 6/mmbtu karena konsumennya jauh dari produsen. Misalnya ada yang bersumber dari liquefied natural gas (LNG) Tangguh Papua. Menurutnya butuh biaya proses gas alam menjadi LNG, lalu ongkos angkut LNG, biaya regasifikasi LNG.
"Jadi LNG harus di rubah jadi bentuk gas alam lagi, setelah diangkut oleh Pipa ratusan km, setelah itu biaya distribusi ke pabrik-pabrik," imbuhnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, beberapa upaya dilakukan untuk menurunkan harga gas industri. Pertama, menghilangkan trader bertingkat. Kedua, membatasi margin badan usaha di midstream misal Internal Rate of Return (IRR) di batasi maksimal 11%, biaya lain termasuk marjin dibatasi maksimal 7%.
Ketiga, harga gas di mulut sumur maksimal 8% dari Indonesian Crude Price (ICP). Keempat, harga gas di plant gate maksimal 14.5% dari ICP. Terakhir split bagian kontraktor/produsen gas ditambah dengan cara mengurangi bagian pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan tiga solusi untuk mengatasi persoalan harga gas untuk kebutuhan industri yang saat ini masih cukup mahal."Saya ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan," kata Jokowi di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Pertama, adalah dengan mengurangi porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Jokowi menyebut dengan cara ini harga gas bisa lebih murah. "Ada jatah pemerintah US$ 2 per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ini bisa lebih murah," jelasnya.
Cara kedua dan ketiga, adalah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas dan membebaskan bea impor untuk memudahkan industri. "Yang kedua, DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga bebas impor untuk industri," tegasnya.
Jokowi pun tak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas fakta bahwa harga gas untuk kebutuhan industri di Indonesia masih cukup mahal. "Ini sudah terjadi sejak 2016 gak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya 3 Itu pilihannya," ungkapnya.
(gus) Next Article Ini 5 Strategi ESDM Tekan Harga Gas Industri Sejak 2016
"Sebagian sudah di bawah US$ 6/mmbtu. Konsumen di Kalimantan Timur seperti Pupuk Kaltim, Pabrik Amoniak, dan Pabrik Methanol," ungkapnya kepada media melalui pesan singkat, Selasa, (7/01/2020). Memang untuk harga gas yang bisa di bawah US$ 6 ini rata-rata lokasinya dekat dengan sumber gas.
Djoko menyebut, wilayah lain belum bisa di bawah US$ 6/mmbtu karena konsumennya jauh dari produsen. Misalnya ada yang bersumber dari liquefied natural gas (LNG) Tangguh Papua. Menurutnya butuh biaya proses gas alam menjadi LNG, lalu ongkos angkut LNG, biaya regasifikasi LNG.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, beberapa upaya dilakukan untuk menurunkan harga gas industri. Pertama, menghilangkan trader bertingkat. Kedua, membatasi margin badan usaha di midstream misal Internal Rate of Return (IRR) di batasi maksimal 11%, biaya lain termasuk marjin dibatasi maksimal 7%.
Ketiga, harga gas di mulut sumur maksimal 8% dari Indonesian Crude Price (ICP). Keempat, harga gas di plant gate maksimal 14.5% dari ICP. Terakhir split bagian kontraktor/produsen gas ditambah dengan cara mengurangi bagian pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan tiga solusi untuk mengatasi persoalan harga gas untuk kebutuhan industri yang saat ini masih cukup mahal."Saya ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan," kata Jokowi di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Pertama, adalah dengan mengurangi porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Jokowi menyebut dengan cara ini harga gas bisa lebih murah. "Ada jatah pemerintah US$ 2 per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ini bisa lebih murah," jelasnya.
Cara kedua dan ketiga, adalah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas dan membebaskan bea impor untuk memudahkan industri. "Yang kedua, DMO diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga bebas impor untuk industri," tegasnya.
Jokowi pun tak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas fakta bahwa harga gas untuk kebutuhan industri di Indonesia masih cukup mahal. "Ini sudah terjadi sejak 2016 gak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya 3 Itu pilihannya," ungkapnya.
(gus) Next Article Ini 5 Strategi ESDM Tekan Harga Gas Industri Sejak 2016
Most Popular