Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sangat kontroversial. Bukan hanya kebijakan pemerintahnya yang kadang nyeleneh tapi juga sejumlah skandal di dalamnya.
Terakhir, ia coba dimakzulkan oleh DPR AS, yang dikuasai Partai demokrat. Meskipun demikian, proses masih terus bergulir di Senat AS, yang notabene dikuasai Republik.
Berikut sebagian kontroversi dan skandal Donald Trump seperti dirangkum CNBC Indonesia:
[Gambas:Video CNBC]
Semenjak menjadi presiden AS, Trump genjar menyerang sejumlah negara melalui kebijakan perdagangan. Diantaranya adalah perang dagang dengan China yang kini sudah mencapai kata sepakat melalui perjanjian fase I.
Namun bukan berarti perang dagang Trump usai dengan negara lain. Berikut negara-negara yang kena imbas perang dagang dengan Trump:
1. Kenaikan Tarif Baja Brasil dan Argentina
Melalui akun twitternya, Presiden Trump mengatakan akan menerapkan lagi bea masuk importasi baja dan aluminium dari Brasil dan Argentina.
Kedua negara dituduh sengaja mendevaluasi mata uang mereka, yang menyebabkan petani di AS kehilangan daya saing.
"Brasil dan Argentina telah melakukan devaluasi besar-besaran terhadap mata uang mereka, dan hal itu tidak bagus untuk petani kita. Oleh karena itu, efektif secepatnya, saya akan menerapkan lagi bea masuk semua baja dan aluminum yang masuk ke AS dari dua negara tersebut" kata Trump melalui akun Twitternya, sebagaimana ditulis CNBC International.
2. Kenaikan Bea Masuk Produk Pertanian Prancis
Bukan hanya itu, malam di hari yang sama, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% ats barang-baranfg Prancis senilai US$ 2,4 miliar. Produk pertanian Prancis, seperti Anggur dan keju, masuk dalam daftar barang yang ditargetkan.
Ini adalah serangan balasan AS atas pajak layanan digital yang dikatakan Trump diskriminatif. Sebelumnya Perwakilan Dagang AS menemukan fakta bahwa Prancis memberi pajak yang tinggi pada perusahaan teknologi asal AS seperti Google, Apple Facebook dan Amazon.
Pejabat perwakilan dagang AS USTR, Robert Lighthizer juga akan melakukan hal yang sama pada Austria, Italia dan Turki. Kini penyidikan sedang dilakukan AS pada ketiga negara itu.
Terdapat 16 perempuan yang pernah mengaku mendapat pelecehan seksual dari Trump. Jenis kekerasan mulai dari meraba alat kelamin, mencium bibir hingga meperkosa.
Bulan lalu, Seorang wanita bernama E. Jean Carroll melaporkan suami Melania itu atas tuduhan perkosaan yang terjadi 23 tahun lalu. Ia menggugat karena kecewa Trump tidak mengakui kasus tersebut dengan mengatakan dirinya berbohong sehingga merusak integritasnya.
Sebelumnya, Caroll menuduh Trump memperkosanya di Bergdorf Goodman, sebuah pusat belanja di Fifth Aveneu di tahun 1995. Serangan secara seksual terhadap dirinya terjadi selama 2 hingga 3 menit.
Pihak Gedung Putih menyangkal tuduhan tersebut seraya mengatakan gugatan Caroll tidak masuk akal. "Cerita yang dia gunakan untuk mencoba dan menjual buku sampahnya tidak pernah terjadi, titik," kata Sekretaris Gedung Putih Stephanie Grisham.
Salah satunya adalah skandal pajak yang membelit Trump. Pengadilan New York mengeluarkan putusan yang memerintahkan kantor akuntan lama Trump Mazars LLP untuk menyerahkan pengembalian pajak (tax return) sang presiden selama delapan tahun.
Dalam pengadilan tersebut, para hakim memutuskan bahwa kekebalan presiden tidak menghalangi pengadilan untuk mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuk penyidikan.
"Kami berpendapat bahwa kekebalan presiden dari proses pidana negara tidak menghalangi penegakan panggilan pengadilan," ujar pernyataan resmi pengadilan sebagaimana dikutip CNN.
Trump menggugat kantor Kejaksaan Distrik Manhattan untuk memblokir surat panggilan pengadilan yang dikirim ke Mazars. Pengacara Trump berpendapat, bahwa presiden kebal dari investigasi kriminal, namun hakim distrik menolak pendapat tersebut.
Kasus pajak Trump terkait pemberitaan media massa soal kerugian bisnisnya senilai US$ 1,17 miliar atau Rp 16,7 triliun di tahun 1985 dan 1994. Kerugian bisnis ini membuat Trump tidak membayar pajak penghasilan selama delapan tahun.
Selama ini, para kandidat Presiden AS selalu mengungkapkan laporan pajak selama masa kampanye. Namun hal itu, tidak dilakukan Trump selama masa kampanye 2016 lalu.
Bekas pengacara Trump mengaku pebisnis itu khawatir bakal terkena audit dan penalti. Jika laporan pajak Trump dibeberkan ke publik, semua kegiatan usaha Trump bakal terlihat seperti hubungan kreditor asing dan pemerintah.
Trump pernah dituding berkolusi dengan Rusia dalam pemilu 2016. Hal ini terkuak dari dokumen badan intelijen AS yang menyatakan bahwa Trump telah bekerja sama dengan Moskow untuk menang dari lawannya saat itu Hillary Clinton.
Penyidikan pun saat itu dilakukan oleh mantan penasihat khusus Robert Mueller. Ia menghabiskan waktu setidaknya hingga dua tahun untuk mencari kebenaran skandal ini.
Namun sayangnya Mueller tersebut gagal membuktikan adanya kolusi antara Trump dengan Rusia. Investigasi Mueller selama 22 bulan berakhir menemukan bahwa tidak seorang pun di tim kampanye Trump "berkonspirasi atau berkoordinasi dengan pemerintah Rusia" sebagaimana dilansir dari Reuters.
Meski demikian, dirinya bersikeras ada hal ganjil yang membuat Trump mampu memenangkan Pilpres 2016. "Presiden (Trump) belum terbebas dari segala tindakan yang dituduhkan kepadanya," ujar Mueller kepada Komite Kehakiman DPR.
Upaya pemakzulan pada Trump yang kini terjadi, dipicu skandal yang terjadi antara Trump dan Presiden Ukraina Volodynyr Zelensky. Di mana Trump melakukan komunikasi telepon dan meminta Zelensky menyelidiki Joe Biden yang merupakan salah satu rival utamanya di Pemilu AS 2020 nanti.
Skandal ini terbongkar karena adanya whistleblower, diduga pejabat intelijen AS, yang mengeluh mengenai percakapan sang presiden dengan beberapa pemimpin asing. Namun keluhan itu kemudian mengerucut ke hubungan telepon yang dilakukan Trump dan Ukraina.
Dalam panggilan yang dilakukan Juli itu, Trump disebut memaksa Zelensky untuk menyelidiki anak Biden, Hunter Biden. Hunter disebut menjadi salah satu petinggi di perusahaan energi Ukraina, Burisma Group, yang terlibat pencucian uang tahun 2015.
Biden diduga mengintervensi penyidikan dengan mengancam menahan jaminan pinjaman AS bila jaksa yang tengah menyidiki kasus tersebut tidak dipecat. Akhirnya, sang jaksa dipecat tahun 2016 dan anak Biden mundur dari jajaran direksi Burisma tahun 2019.
Dikutip dari Reuters, dalam panggilan telepon, Trump meminta Zelenskiy menyelidiki apakah Biden menyalahgunakan posisinya sebagai wakil presiden saat itu. Ia pun menanyakan apakah benar Biden mengancam menahan bantuan AS bila keinginannya tidak dituruti.
Biden kemudian membenarkan bahwa dia ingin Shokin dipecat. Tetapi menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu untuk membantu putranya.
Menurut BBC News, Trump menekan Ukraina dengan menahan bantuan militer senilai US$ 250 juta. Bantuan telah disetujui Kongres, namun ditunda oleh pemerintah Trump hingga pertengahan September.
The Washington Post menulis Trump meminta kepala stafnya, Mick Mulvaney, untuk menahan bantuan setidaknya seminggu sebelum panggilan telepon ia lakukan dengan Zelenskiy.
