Bahlil Klaim Investor China-Jepang Minat di Ibu Kota Baru
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
19 December 2019 14:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur mulai dilirik investor luar negeri. Pemerintah menindaklanjutinya dengan berkunjung ke Dubai, Uni Emirat Arab.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah negara tertarik berinvestasi di IKN, di antaranya China, Jepang, Korea Selatan, dan Jepang.
"Calon investor dari Korea mau [berinvestasi], dari China mau, dari Dubai kemungkinan mau, Jepang juga kecenderungan. Jadi ini banyak," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Pemerintah sudah melakukan pendekatan. Menurut Bahlil, BKPM bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN berkoordinasi untuk investasi IKN.
"Kita sudah mulai pasarkan. Sekarang Pak Luhut [Menko Kemaritiman dan Investasi] sedang di Dubai sekarang barangkali. Saya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi dan Menteri BUMN selalu koordinasi investor untuk ibu kota baru. [Pembangunan IKN] tidak mungkin lewat APBN saja," ujar Bahlil.
Pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya hingga Rp466 triliun. Dari total dana itu, hanya 19% yang bisa ditopang APBN.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Heri Eko Purwanto, mengatakan belum ada rencana pembiayaan dengan menambah utang negara.
Dia menyebut pemerintah lebih fokus untuk menggaet investasi swasta dengan skema investasi beragam, baik dengam B to B, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa atau dengan dukungan pemerintah maupun KPBU-AP.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah negara tertarik berinvestasi di IKN, di antaranya China, Jepang, Korea Selatan, dan Jepang.
"Calon investor dari Korea mau [berinvestasi], dari China mau, dari Dubai kemungkinan mau, Jepang juga kecenderungan. Jadi ini banyak," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
"Kita sudah mulai pasarkan. Sekarang Pak Luhut [Menko Kemaritiman dan Investasi] sedang di Dubai sekarang barangkali. Saya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi dan Menteri BUMN selalu koordinasi investor untuk ibu kota baru. [Pembangunan IKN] tidak mungkin lewat APBN saja," ujar Bahlil.
Pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya hingga Rp466 triliun. Dari total dana itu, hanya 19% yang bisa ditopang APBN.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Heri Eko Purwanto, mengatakan belum ada rencana pembiayaan dengan menambah utang negara.
Dia menyebut pemerintah lebih fokus untuk menggaet investasi swasta dengan skema investasi beragam, baik dengam B to B, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa atau dengan dukungan pemerintah maupun KPBU-AP.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Most Popular