Pak Jokowi, Duit Bangun Ibu Kota Pakai Dana Asing Nih?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
18 December 2019 12:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan ibu kota baru tak lama lagi akan dimulai seiring dengan peninjauan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Selasa (17/12/2019) kemarin. Terkait aspek pendanaan, menurut rencana dari Bappenas, APBN hanya bisa menanggung 19% dari total kebutuhan pembiayaan.
Secara rinci, rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa porsi APBN hanya untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar dan kantor-kantor utama pemerintahan. Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur penunjang butuh keterlibatan swasta.
"Kalau biaya permulaan mungkin saja sifat rutin [pakai APBN]. Tapi kalau membangun, menyediakan gedung tertentu pasti enggak. Kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
Di luar itu, media asing punya pandangan tersendiri soal pendanaan pindah ibu kota Indonesia. Mengutip laporan Financial Times (FT), sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga multilateral lain yang lebih mapan .
Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.
Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan World Bank dan ADB.
"Jika saya membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).
Memang butuh dana besar untuk memindahkan ibu kota, karena ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) sangat luas. Kawasan IKN sendiri meliputi sejumlah zona.
Adapun K-IKN direncanakan sebagai lokasi untuk perumahan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Pusat kesehatan dan keagamaan juga akan ada di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan area konservasi orangutan.
Terakhir, yakni KP-IKN meliputi berbagai infrastruktur penunjang sebagai kawasan pengembangan seperti taman nasional dan perumahan rakyat. Serta kawasan penghubung dengan daerah-daerah sekitar.
Rencananya, juga akan terdapat tol hingga jalur kereta di IKN. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, pernah menyebut, tol yang dibangun di ibu kota baru sepanjang 57 Km. Selain itu, akan terbangun pula jalur kereta sepanjang 72 Km.
Khusus untuk tol, panjang yang disebutkan merupakan pengembangan dari tol yang sudah ada. Sejauh ini sudah dilakukan pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang memiliki trase melintasi kawasan Samboja, calon lokasi IKN. Tol ini sudah hampir rampung sebagian.
"Tol udah ada dan yang akan. Yang ada itu dulu tidak mempertimbangkan di situ akan ada IKN. Itu kan sudah lama sebetulnya desain tolnya. Nah disambungkan saja ke titik di ibu kota negara. Tapi kan trasenya menyesuaikan dengan hasil sayembara itu," ungkapnya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Tol sepanjang 57 Km yang dibangun, membutuhkan lahan sekitar 4.000 hektare di area IKN. Selain tol, ada jalan nasional non-tol sepanjang 71 Km di KIPP, 629 Km di K-IKN, dan 198 Km di KP-IKN.
Untuk rel kereta, dibangun 22 Km di K-IKN, serta 50 km KP-IKN. Adapun fasilitas pedestrian meliputi 86 Km di KIPP, 671 km di K-IKN, dan 198 km KP-IKN.
Selanjutnya, akan ada jalur sepeda sepanjang 70 Km di KIPP, 200 Km di K-IKN, dan 198 KM di KP-IKN. Pemerintah juga menyiapkan drainase, sistem manajemen banjir, hingga pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Secara rinci, rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
Mayoritas pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Porsi pembangunan melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa porsi APBN hanya untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar dan kantor-kantor utama pemerintahan. Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur penunjang butuh keterlibatan swasta.
"Kalau biaya permulaan mungkin saja sifat rutin [pakai APBN]. Tapi kalau membangun, menyediakan gedung tertentu pasti enggak. Kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
Di luar itu, media asing punya pandangan tersendiri soal pendanaan pindah ibu kota Indonesia. Mengutip laporan Financial Times (FT), sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga multilateral lain yang lebih mapan .
Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.
Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan World Bank dan ADB.
"Jika saya membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).
Memang butuh dana besar untuk memindahkan ibu kota, karena ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) sangat luas. Kawasan IKN sendiri meliputi sejumlah zona.
- Pertama, desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas area 2.000 - 6.000 hektare.
- Kedua, Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) dengan luas area ±40.000 hektare.
- Ketiga, Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan luas total area hingga ±180.000 hektare (termasuk perluasan KIPP dan K-IKN).
Adapun K-IKN direncanakan sebagai lokasi untuk perumahan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri. Pusat kesehatan dan keagamaan juga akan ada di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan area konservasi orangutan.
Terakhir, yakni KP-IKN meliputi berbagai infrastruktur penunjang sebagai kawasan pengembangan seperti taman nasional dan perumahan rakyat. Serta kawasan penghubung dengan daerah-daerah sekitar.
Rencananya, juga akan terdapat tol hingga jalur kereta di IKN. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, pernah menyebut, tol yang dibangun di ibu kota baru sepanjang 57 Km. Selain itu, akan terbangun pula jalur kereta sepanjang 72 Km.
Khusus untuk tol, panjang yang disebutkan merupakan pengembangan dari tol yang sudah ada. Sejauh ini sudah dilakukan pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang memiliki trase melintasi kawasan Samboja, calon lokasi IKN. Tol ini sudah hampir rampung sebagian.
"Tol udah ada dan yang akan. Yang ada itu dulu tidak mempertimbangkan di situ akan ada IKN. Itu kan sudah lama sebetulnya desain tolnya. Nah disambungkan saja ke titik di ibu kota negara. Tapi kan trasenya menyesuaikan dengan hasil sayembara itu," ungkapnya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Tol sepanjang 57 Km yang dibangun, membutuhkan lahan sekitar 4.000 hektare di area IKN. Selain tol, ada jalan nasional non-tol sepanjang 71 Km di KIPP, 629 Km di K-IKN, dan 198 Km di KP-IKN.
Untuk rel kereta, dibangun 22 Km di K-IKN, serta 50 km KP-IKN. Adapun fasilitas pedestrian meliputi 86 Km di KIPP, 671 km di K-IKN, dan 198 km KP-IKN.
Selanjutnya, akan ada jalur sepeda sepanjang 70 Km di KIPP, 200 Km di K-IKN, dan 198 KM di KP-IKN. Pemerintah juga menyiapkan drainase, sistem manajemen banjir, hingga pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan.
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Most Popular