Jokowi Tetapkan Pusat Ibu Kota, Duit Bangunnya dari Mana Pak?
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
18 December 2019 08:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi sudah menetapkan lokasi inti dari pusat ibu kota di kawasan Sepaku, Panajem Paser Utara. Pencarian titik lokasi ini melalui proses jalan darat dengan rombongan menteri, Selasa (17/12).
Setelah ditetapkan lokasi inti, pemerintah akan membentuk badan otorita dan memulai peletakan batu pertama pada 2020. Pertanyaannya dari mana duitnya untuk bangun ibu kota?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.
Menurutnya, pemerintah akan membangun ibu kota baru bekerja sama dengan pihak swasta baik melalui Public Private Partnership (PPP) maupun KPBU.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
"Jadi ada gap mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi dan kita tidak akan pake satu sen pun dari (anggaran) pemerintah," tambahnya.
Namun, saat dikonfirmasi anggaran yang masuk di APBN 2020 untuk pemindahan ibu kota, ia menjelaskan bahwa itu hanya untuk pembiayaan tahap awal saja. Sedangkan untuk pembangunan selanjutnya 100% bebas APBN. Tahun depan pemerintah memang sudah menganggarkan dana Rp 2 triliun untuk ibu kota baru pada APBN 2020.
"Kalau biaya permulaan mungkin aja sifat rutin tapi kalo membangun menyediakan gedung tertentu pasti enggak, kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan ibu kota baru. Di mana nantinya, pembangunan tahap selanjutnya memanfaatkan aset negara Indonesia yang sudah ada.
"Kita punya banyak aset dan saya sudah bertemu sama Kemenkeu bahwa kita akan memanfaatkan aset. Aset pemerintah yang tercatat di dalam Kemenkeu sebagai bendahara negara yang awasi kekayaan negara, yang mana daftar kekayaan negara ada di beliau," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Perinciannya melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Jadi benar tak pakai satu sen pun dari APBN?
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Setelah ditetapkan lokasi inti, pemerintah akan membentuk badan otorita dan memulai peletakan batu pertama pada 2020. Pertanyaannya dari mana duitnya untuk bangun ibu kota?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
"Jadi ada gap mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi dan kita tidak akan pake satu sen pun dari (anggaran) pemerintah," tambahnya.
Namun, saat dikonfirmasi anggaran yang masuk di APBN 2020 untuk pemindahan ibu kota, ia menjelaskan bahwa itu hanya untuk pembiayaan tahap awal saja. Sedangkan untuk pembangunan selanjutnya 100% bebas APBN. Tahun depan pemerintah memang sudah menganggarkan dana Rp 2 triliun untuk ibu kota baru pada APBN 2020.
"Kalau biaya permulaan mungkin aja sifat rutin tapi kalo membangun menyediakan gedung tertentu pasti enggak, kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan ibu kota baru. Di mana nantinya, pembangunan tahap selanjutnya memanfaatkan aset negara Indonesia yang sudah ada.
"Kita punya banyak aset dan saya sudah bertemu sama Kemenkeu bahwa kita akan memanfaatkan aset. Aset pemerintah yang tercatat di dalam Kemenkeu sebagai bendahara negara yang awasi kekayaan negara, yang mana daftar kekayaan negara ada di beliau," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Perinciannya melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Jadi benar tak pakai satu sen pun dari APBN?
(hoi/hoi) Next Article Pilih Orang-Orang Beken di Ibu Kota Baru, Ini Alasan Jokowi
Most Popular