20 Ribu Ton Beras Bulog Rp 160 M Rusak, Jokowi Turun Tangan
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
05 December 2019 11:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Perum Bulog mengakui sebanyak 20 ribu ton berasnya sudah mengalami penurunan kualitas alias rusak sehingga tak layak konsumsi. Beras itu akan 'dibuang' dari gudang-gudang Bulog karena sudah terlalu lama di gudang dan kena bencana seperti banjir dan lain-lain.
Namun, pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kg. Presiden Jokowi sudah merespons persoalan ini kepada Dirut Perum Bulog.
"Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang menanggung Menteri Keuangan," kata Dirut Perum Bulog Budi Waseso, seperti dikutip dari Setkab, Kamis (5/12)
CBP awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kg. Beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.
Menurut pria yang biasa disapa Buwas, beras turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan.
"Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya... itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan," kata Budi.
Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, menurut Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
"Contoh inikan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tahun 2017 itu ada program BPNT awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Jelas ya. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan," kata Buwas.
Ia menjelaskan akibat perubahan kebijakan itu banyak beras Bulog tak terserap ke masyarakat. Ini karena Bulog bukan pihak utama penyedia beras dalam program BPNT.
"Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19 kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya," sambung Ka Bulog.
Buwas mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natura atau produk jadi. Ia menjanjikan kepada pemerintah bahwa beras Bulog itu bagus.
"Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 ton itu harus, istilahnya di-disposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. Gitu, supaya tidak lagi merembes ke mana-mana," kata Buwas.
(hoi/hoi) Next Article Ssst! Ada Preman di Balik Kemarahan Buwas Soal Beras Miskin
Namun, pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kg. Presiden Jokowi sudah merespons persoalan ini kepada Dirut Perum Bulog.
"Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang menanggung Menteri Keuangan," kata Dirut Perum Bulog Budi Waseso, seperti dikutip dari Setkab, Kamis (5/12)
Menurut pria yang biasa disapa Buwas, beras turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan.
"Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya... itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan," kata Budi.
Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, menurut Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
"Contoh inikan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tahun 2017 itu ada program BPNT awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Jelas ya. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan," kata Buwas.
Ia menjelaskan akibat perubahan kebijakan itu banyak beras Bulog tak terserap ke masyarakat. Ini karena Bulog bukan pihak utama penyedia beras dalam program BPNT.
"Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19 kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya," sambung Ka Bulog.
Buwas mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natura atau produk jadi. Ia menjanjikan kepada pemerintah bahwa beras Bulog itu bagus.
"Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 ton itu harus, istilahnya di-disposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. Gitu, supaya tidak lagi merembes ke mana-mana," kata Buwas.
(hoi/hoi) Next Article Ssst! Ada Preman di Balik Kemarahan Buwas Soal Beras Miskin
Most Popular