Buwas Tagih Sri Mulyani Tanggung 20 Ribu Ton Beras Rusak
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
04 December 2019 20:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta oleh Perum Bulog menanggung selisih harga jual cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sebanyak 20 ribu ton beras Bulog yang rusak akan dimusnahkan dengan cara diolah, tapi harganya masih di bawah dari harga beras CBP dalam kondisi masih belum rusak.
Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Ini kan CBP. Jadi yang tadinya harganya Rp 8.000, kita jual jadi Rp 5.000, nah kekurangannya Rp 3.000, itu yang menanggung Menteri Keuangan," kata Buwas, sapaan akrabnya, Rabu (3/12/2019).
Perum Bulog memang berencana menjual 20.000 ton beras yang telah mengalami penurunan mutu, yang sejatinya sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat.
Saat ini, ada beberapa opsi untuk pemanfaatan beras tersebut. Mulai dari dijual murah jika masih layak konsumsi, diolah menjadi tepung atau pakan, hingga diolah menjadi ethanol.
Buwas mengatakan, sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pemanfaatan beras tersebut.
"Karena ini berkaitan dengan selisih harga," jelas eks Kepala Badan Narkotika Nasional itu.
Buwas mengatakan, hasil rekomendasi yang dikeluarkan otoritas pertanian dan BPOM akan menentukan seberapa besar selisih yang nantinya harus dibayarkan Kementerian Keuangan.
"Ya nanti, kami laporkan dulu secara detail, akan dihitung oleh Ibu Menteri Keuangan berapa nilainya dan yang akan dialokasikan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Bulog Punya 1,4 Juta Ton Beras, Bawang Menipis, Jagung Kosong
Sebanyak 20 ribu ton beras Bulog yang rusak akan dimusnahkan dengan cara diolah, tapi harganya masih di bawah dari harga beras CBP dalam kondisi masih belum rusak.
Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Ini kan CBP. Jadi yang tadinya harganya Rp 8.000, kita jual jadi Rp 5.000, nah kekurangannya Rp 3.000, itu yang menanggung Menteri Keuangan," kata Buwas, sapaan akrabnya, Rabu (3/12/2019).
Perum Bulog memang berencana menjual 20.000 ton beras yang telah mengalami penurunan mutu, yang sejatinya sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat.
Saat ini, ada beberapa opsi untuk pemanfaatan beras tersebut. Mulai dari dijual murah jika masih layak konsumsi, diolah menjadi tepung atau pakan, hingga diolah menjadi ethanol.
Buwas mengatakan, sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pemanfaatan beras tersebut.
"Karena ini berkaitan dengan selisih harga," jelas eks Kepala Badan Narkotika Nasional itu.
Buwas mengatakan, hasil rekomendasi yang dikeluarkan otoritas pertanian dan BPOM akan menentukan seberapa besar selisih yang nantinya harus dibayarkan Kementerian Keuangan.
"Ya nanti, kami laporkan dulu secara detail, akan dihitung oleh Ibu Menteri Keuangan berapa nilainya dan yang akan dialokasikan," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Bulog Punya 1,4 Juta Ton Beras, Bawang Menipis, Jagung Kosong
Most Popular