Dititah Jokowi Soal Beras, Bos Bulog Minta Tolong Sri Mulyani

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
29 March 2021 18:30
Pekerja merapikan beras Bulog di Gudang Bulog, Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten  yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta (19/3/2021) . Pemerintah berencana Impor beras 1 juta ton. Dirut Perum Bulog Budi Waseso pun buka - bukaan soal kondisi ratusan ribu ton beras yang belum terpakai.   (CNBC Indonesia/ Tri Susuilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi mendorong agar Perum Bulog terus melakukan pengadaan beras petani lokal. Meski Bulog harus berutang di perbankan untuk merealisasikan pembelian beras dari petani untuk cadangan pemerintah, tapi ada juga soal penyalurannya setelah di gudang Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bakal meminta bantuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pendanaan untuk pengadaan beras. Meski belum mengajukan secara resmi.

"Saya minta dukungan ke Menkeu merealisasikan apa yang diinginkan Presiden. Kami Bulog nggak minta uang untuk menyerap karena Bulog masih bisa, walau biaya utang dari perbankan, Bulog masih sanggup menyerap. Masalah di hilirnya," kata Buwas dalam konferensi pers, Selasa (29/3/21).


Masalah tersebut adalah dalam penyerapan ke masyarakat, Bulog kerap mengalami kebuntuan dalam distribusi. Contoh konkretnya beras turun mutu sebanyak ratusan ribu ton, ini telah merugikan Bulog sendiri. Ombudsman mencatat kerugian lebih dari Rp 1 triliun.

Beras tersebut tidak bisa tersalurkan karena tidak ada lagi distribusi yang jelas seperti program Rastra beberapa tahun lalu. Alhasil, beras tersebut berada di gudang dan Bulog menanggung biaya turun mutu serta biaya penyimpanannya.

"Jika nggak ada penyaluran, kita terbebani bunga. Dengan kepastian nggak ada, maka stuck berhenti, berdampak kerugian Bulog dan turun mutu dari beras petani kita," sebut Buwas.

Selain anggaran dari Pemerintah, pendanaan juga bisa dari bank-bank BUMN yang bersedia membiayai kebutuhan Bulog tersebut. Buwas mengaku tidak masalah sekalipun bunganya merupakan komersil.

"Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk pendanaan. Umpama penyerapan sampai Rp 4 triliun pun kita bisa. Misal 200 ribu ton kita siapkan Rp 2 triliun itu nggak masalah, tapi paling penting gimana setelah menyerap 200 ribu ton bahkan 1,5 juta bahkan 2 juta, kepentingan penyaluran apa," kata Buwas.

Masalah Hilir yang Harus Minta Dukungan Menkeu

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tunjangan untuk kebutuhan beras setiap bulannya. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut nilainya tidak bisa memenuhi kebutuhan abdi negara tersebut, sehingga membuat mereka dirugikan.

"Selama ini TNI/Polri/ASN mereka membeli beras dengan alokasi pendanaan dari negara yang dimasukkan dalam gaji TNI/Polri/ASN Rp 7,4 ribu sekian. Selama ini membelanjakannya di pasar umum rata-rata mereka beli Rp 12 ribu di pasaran, sehingga mereka nombok Rp 4 ribu rata-rata, tapi nggak terasa karena memang dicampur gaji dengan alokasi beras satu, maka nggak ada yang merasa dan tidak ada yang protes," katanya dalam konferensi pers, Selasa (29/3/21).

Perbedaan nilai itu menjadi alasan bagi Buwas agar para TNI/Polri/ASN mendapat alokasi beras dari Bulog. Bagi mereka bakal mendapatkan harga beras yang kualitasnya sesuai dengan alokasi gaji, sementara bagi Bulog mendapatkan pasar yang jelas dalam penyaluran ke sisi hilir atau penyerapannya.

Salah satu permasalahan di sisi hilir bagi Bulog adalah ketidakjelasan pasar. Jika beberapa tahun lalu bisa tersalurkan melalui program rastra, kini sudah tidak ada lagi. Akibatnya ada ratusan ribu ton beras yang turun mutu dan terancam tidak bisa digunakan.

"Makanya Bulog ingin beri solusi supaya TNI/Polri/ASN nggak dirugikan yang selama ini secara tidak langsung mereka dirugikan karena mereka beli Rp 12 ribu walau dana Rp 7.400," kata Buwas.

Ia meminta bantuan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa menaikkan tunjangan abdi negara tersebut. Tujuannya tetap, membeli beras dengan sumber yang berasal dari Bulog.

"Oleh sebab itu saya ingin salurkan beras ke TNI/Polri/ASN dengan nilai beras premium Rp. 10.769 per Kg, sehingga yang diuntungkan TNI/Polri/ASN, tapi alokasi untuk pembelian beras di gaji TNI/Polri dinaikkan oleh Menkeu tunjangan berasnya ditambahi tadinya Rp 7.400 ke Rp 10.769. Ini akan berdampak gimana kita bisa menyalurkan dari serapan dalam negeri maka tambah jaminan petani produksi dalam negeri diserap dengan harga layak," klaimnya.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading