Kritik Rizal Ramli: 70% Uang APBD Buat Birokrasi
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
26 November 2019 18:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli sangat menyayangkan ihwal porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbanyak untuk birokrasi. Ia menilai sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah saat ini harus diperbaiki.
Ia menjelaskan, saat ini sebanyak 70% APBD habis untuk birokrasi dan legislatif untuk membiayai gaji serta penunjang lainnya. Sedangkan, masyarakat kecil hanya menikmati secuil dari sisa porsi anggaran yakni 30%.
"Menurut saya pola pengelolaan seperti ini harus diubah agar minimal 60% (anggaran) lah buat rakyat, sisanya buat birokrasi, legislatif dan sebagainya," ujar Rizal Ramli dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya, jika pengelolaan anggaran seperti itu tetap dilanjutkan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat. Namun, jika pengelolaan anggaran diperbaiki dengan memberikan porsi dominan ke masyarakat maka akan berdampak baik.
"Kalau kita lakukan pembiayaan transformasi seperti itu, dampaknya akan luar biasa terhadap kesejahteraan bangsa kita," kata dia.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah saat ini bisa melakukan transformasi untuk alokasi keuangan daerah dengan baik. Karena pengelolaan saat ini masih dinilai tidak tepat sasaran.
"Harus bisa rumuskan alokasi keuangan daerah, dimana itu akan mengatur bagaimana cara membagi uang dari pusat ke daerah, apa standardnya. Pada dasarnya sederhana saja, dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah," jelasnya.
Cara ini dinilai akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan suatu daerah.
"Kalau kita mau lebih kompak, Indonesia harus lakukan perubahan itu sehingga daerah-daerah dapat kemakmuran yang berasal dari daerah mereka," tegasnya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Singgung Anggaran Anies, Hingga Tak Kaget SD Ambruk
Ia menjelaskan, saat ini sebanyak 70% APBD habis untuk birokrasi dan legislatif untuk membiayai gaji serta penunjang lainnya. Sedangkan, masyarakat kecil hanya menikmati secuil dari sisa porsi anggaran yakni 30%.
"Menurut saya pola pengelolaan seperti ini harus diubah agar minimal 60% (anggaran) lah buat rakyat, sisanya buat birokrasi, legislatif dan sebagainya," ujar Rizal Ramli dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/11/2019).
"Kalau kita lakukan pembiayaan transformasi seperti itu, dampaknya akan luar biasa terhadap kesejahteraan bangsa kita," kata dia.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah saat ini bisa melakukan transformasi untuk alokasi keuangan daerah dengan baik. Karena pengelolaan saat ini masih dinilai tidak tepat sasaran.
"Harus bisa rumuskan alokasi keuangan daerah, dimana itu akan mengatur bagaimana cara membagi uang dari pusat ke daerah, apa standardnya. Pada dasarnya sederhana saja, dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah," jelasnya.
Cara ini dinilai akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan suatu daerah.
"Kalau kita mau lebih kompak, Indonesia harus lakukan perubahan itu sehingga daerah-daerah dapat kemakmuran yang berasal dari daerah mereka," tegasnya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Singgung Anggaran Anies, Hingga Tak Kaget SD Ambruk
Most Popular