Jokowi Singgung Anggaran Anies, Hingga Tak Kaget SD Ambruk
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
13 November 2019 11:19
Bogor, CNBC Indonesia - Pagi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato di acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019. Jokowi membahas soal anggaran daerah dan perencanaannya.
Jokowi pada kesempatan itu meminta semua pihak untuk saling mengingatkan dan melakukan pencegahan. Dia mengingatkan penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan dan mengkriminalisasi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.
"Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya Jangan dicari-cari dong," kata Jokowi dalam cara yang digelar di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan contoh soal ramai-ramai anggaran lem di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya kesalahan ini hanya perlu diingatkan saja.
"Beri contoh di DKI mata anggaran itu ada 57.000. Kalau ada yang keliru 1 atau 2 atau 3 cepat diingatkan, nggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan seorang gubernur, bupati, wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," ujar Jokowi.
Namun soal anggaran, Jokowi mengingatkan agar lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahan berubah. Jangan sampai lelang pengadaan barang dan jasa malah dilakukan di akhir-akhir tahun.
"Kenapa sih kita tidak memulai namanya lelang bulan Januari. Kenapa terus menunggu sampai September baru lelang ada apa ini. Sehingga kualitas menjadi jelek. November masih ada lelang coba cek. E-tendering yang konstruksi Rp 31 triliun dimulai bulan Desember. Ini mau jadi barang apa nanti. Kayak gini diteruskan. Kalau ada jembatan ambruk SD ambruk nggak kaget saya," papar Jokowi.
Jokowi meminta, semua tender pengadaan barang dan jasa langsung dilakukan Januari atau awal tahun. Sehingga perencanaan matang dan pekerjaan tidak buru-buru. Hasil dan kualitasnya juga memuaskan.
"Bekerja dimulai Januari itu penting sekali, sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam menyiapkan setiap program karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh karena peredaran uang semakin banyak di masyarakat," tuturnya.
(wed/hoi) Next Article Kritik Rizal Ramli: 70% Uang APBD Buat Birokrasi
Jokowi pada kesempatan itu meminta semua pihak untuk saling mengingatkan dan melakukan pencegahan. Dia mengingatkan penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan dan mengkriminalisasi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.
"Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi dicari-cari. Mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya Jangan dicari-cari dong," kata Jokowi dalam cara yang digelar di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
"Beri contoh di DKI mata anggaran itu ada 57.000. Kalau ada yang keliru 1 atau 2 atau 3 cepat diingatkan, nggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan seorang gubernur, bupati, wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," ujar Jokowi.
Namun soal anggaran, Jokowi mengingatkan agar lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahan berubah. Jangan sampai lelang pengadaan barang dan jasa malah dilakukan di akhir-akhir tahun.
"Kenapa sih kita tidak memulai namanya lelang bulan Januari. Kenapa terus menunggu sampai September baru lelang ada apa ini. Sehingga kualitas menjadi jelek. November masih ada lelang coba cek. E-tendering yang konstruksi Rp 31 triliun dimulai bulan Desember. Ini mau jadi barang apa nanti. Kayak gini diteruskan. Kalau ada jembatan ambruk SD ambruk nggak kaget saya," papar Jokowi.
Jokowi meminta, semua tender pengadaan barang dan jasa langsung dilakukan Januari atau awal tahun. Sehingga perencanaan matang dan pekerjaan tidak buru-buru. Hasil dan kualitasnya juga memuaskan.
"Bekerja dimulai Januari itu penting sekali, sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam menyiapkan setiap program karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh karena peredaran uang semakin banyak di masyarakat," tuturnya.
(wed/hoi) Next Article Kritik Rizal Ramli: 70% Uang APBD Buat Birokrasi
Most Popular