Jokowi Pasti Kecewa, Serapan APBD Ternyata Masih Amsyong!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta 548 kepala daerah untuk bisa segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada 2 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama masalah sosialisasi dan diseminasi secara lebih masif protokol kesehatan terkait dengan masalah Covid-19. Kemudian yang kedua nanti mengenai masalah realisasi anggaran sekaligus juga mengenai percepatan dan dukungan Pemerintah Pusat," jelas Tito melalui keterangan resmi, Rabu (12/8/2020).

Baca: Jokowi Bangun Universitas Islam Besar Rp 1,2 T, Tuntas 2021

Berdasarkan data per 9 Agustus 2020, realisasi belanja APBD provinsi rata-rata berada pada angka 37,90%. Sedangkan untuk rata-rata nasional, yakni 47,36%.

Adapun dari data tersebut terlihat, hanya ada lima provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 52,49%, Sumatra Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25%, dan Gorontalo 48,81%.

Sedangkan 10 Provinsi yang realisasi belanja APBD-nya berada di bawah rata-rata nasional tetapi di atas rata-rata provinsi, di antaranya Bali 47,03%, Banten 43,76%, dan DIY 38,39%.

Baca: Perangi Covid-19, Jokowi Sebut Jiwa Pramuka Harus Ditanamkan

Kemudian 19 provinsi realisasi belanja APBD-nya di bawah rata-rata provinsi. Bahkan 2 provinsi realisasi belanjanya berada di bawah angka 25%, yakni Sulawesi Tenggara 24,56% dan Papua 21,57%.

Jokowi sendiri telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian.

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menambahkan perlunya cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat.

Baca: Erick: Suka Tak Suka, Harus Cari Jalan Singkat Temukan Vaksin

Untuk itu, Doni berharap para gubernur, bupati/wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat sesuai kondisi di daerah masing-masing, mulai dari program edukasi, sosialisasi dan mitigasi.

"Memilih orang-orang yang dapat dipatuhi masyarakat. Tidak harus pejabat dari pemerintah pusat, tidak harus kepala daerah yang menjadi ikon. Tapi carilah orang-orang yang secara nonformal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik," katanya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mendagri Tito Tak Mau Duit Pemda Ngendon di Bank, Ini Caranya